comscore

Pansel KPU-Bawaslu Tunduk pada UU KIP

Sri Utami - 29 November 2021 01:38 WIB
Pansel KPU-Bawaslu Tunduk pada UU KIP
Anggota Pansel KPU dan Bawaslu Hamdi Muluk. Foto: MI/Irfan
Jakarta: Panitia seleksi (Pansel) membantah tidak transparan dalam memberikan informasi kepada publik terkait proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Pansel berkomitmen mematuhi aturan perundang-undangan, termasuk UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Kami tetap terbuka. Dan, itu bisa dilihat dalam setiap proses seleksi yang kami lakukan, dan kami bagikan melalu web yang sudah disediakan tapi bukan berarti semuanya bisa dibuka," ujar anggota Pansel Hamdi Muluk saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 28 November 2021.
Keterbukaan informasi publik jangan diartikan secara telanjang bulat, tetapi harus dicermati dengan saksama aturan yang mengatur semua informasi untuk dapat dibagikan kepada publik. Termasuk latar belakang peserta seleksi.

"Nantinya akan kami sampaikan tapi untuk 48 peserta yang memang sudah melalui semua tahapan tes selama tidak melanggar UU. Karena dalam UU itu sangat jelas diatur bahwa ada beberapa yang tidak bisa dibuka karena itu menyangkut data pribadi," kata dia.

Data yang tidak hanya menjadi konsumsi pansel atau pihak terbatas, salah satunya data pribadi dari PPATK, serta skor penilaian tes. Data peserta seleksi yang dibuka kepada publik sesuai ketentuan UU, yakni terkait nama, pekerjaan, dan alamat dari 630 peserta seleksi. Selebihnya data dipilah agar tidak menimbulkan keriuhan.

"Cara kami menilai metodologi ada tes modern dan klasik, tapi data orang perorang tes peserta seleksi itu dikecualikan," ujar dia.

Baca: 629 Calon Anggota KPU-Bawaslu Lolos Tes Administrasi

Dalam memberikan penilaian atau skor kepada peserta seleksi, pansel menggunakan metodologi yang berpijak pada keadilan, termasuk pada skor tes psikologi. Kerahasian skor penilaian peserta telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik yang merinci beberapa poin penting.

"Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang di sana diatur apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Dan, ini termasuk hasil tes psikologi," ucap dia.

Sebelumnya sejumlah pegiat pemilu mengkritik kurangnya keterbukaan pansel calon anggota KPU dan Bawaslu. Menurut peneliti Indonesia Parlementary Center (IPC), Arif Adiputro, pansel hanya mengumumkan informasi umum seperti nama, profesi, dan kota tempat tinggal, sehingga masih terbatasnya profil mengenai calon.

"Apalagi yang dibutuhkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan terkait rekam jejak tidak terlepas dengan yang namanya profesi sebelumnya, latar belakang pendidikannya, atau organisasi sebelumnya," ujar Arif dalam diskusi publik secara daring, Jumat, 26 November 2021.

Menurut dia, tidak banyak informasi awal terkait calon anggota KPU dan Bawaslu. Padahal semua calon tidak mudah dikenali dari sekadar nama dan profesinya.

Sementara itu, informasi seperti alamat lengkap dan nomor telepon memang sudah diatur sebagai data pribadi yang tidak bisa begitu saja diungkapkan. Sedangkan, ada beberapa data calon penyelenggara pemilu, seperti pendidikan terakhir dan riwayat pekerjaan terakhir yang bisa diumumkan seharusnya dibuka untuk menelusuri rekam jejak.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi, mengatakan, riwayat hidup calon anggota KPU dan Bawaslu penting dibuka sebagai informasi publik. Masyarakat sipil memerlukannya untuk berpartisipasi dalam menelaah rekam jejak kandidat penyelenggara pemilu.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id