Pilkada Langsung Lebih Mendidik Politik Masyarakat

    Whisnu Mardiansyah - 18 November 2019 14:04 WIB
    Pilkada Langsung Lebih Mendidik Politik Masyarakat
    Ilustrasi - Medcom.id
    Jakarta: Pengamat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menyebut pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD tidak memiliki urgensi. Pilkada langsung dinilai memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

    "Pemilihan langsung juga merupakan sistem yang sangat mempercepat pendidikan politik untuk rakyat," kata Kaka kepada Medcom.id, Senin, 18 November 2019.

    Ia menilai lewat Pilkada langsung rakyat menjadi semakin cerdas berpolitik. Rakyat merasakan langsung konsekuensi atas pilihan politiknya.

    "Baik pilihan yang benar maupun yang salah, tetapi juga tingkat komunikasi politiknya jadi cukup tinggi," jelas Kaka.

    Kaka menyatakan wacana mengembalikan pilkada ke DPRD bukan barang baru. Wacana ini pernah disahkan lewat undang-undang masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, UU tersebut dibatalkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014.

    "Itu menandakan bahwa memang secara konstitusional juga bermasalah. Artinya, MK (Mahkamah Konstitusi) pun kemudian memperkuat (dengan) menyebutkan pemilihan langsung dalam pilkada merupakan yang lebih demokratis," jelas Kaka.

    Kaka menyesalkan sikap pemerintah yang tidak satu suara terkait terkait sistem Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga dianggap melempar bola liar terkait keinginannya mengembalikan Pilkada ke DPRD. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyatakan tak sepakat bila Pilkada langsung dihapus.

    "Saya berharap pemerintah ini tidak divergen (berbeda) harus konvergen (satu suara). Sebelum matang tidak dilempar dulu keluar karena kalau belum matang malah menimbulkan kegaduhan dan kita harus belajar dari sana," pungkasnya.

    Sebelumnya, Tito beralasan pilkada langsung mempunyai sisi negatif, yaitu politik biaya tinggi walaupun memiliki manfaat partisipasi demokrasi yang meningkat. Ia mencontohkan alokasi dana pilkada per wilayah pada 2012 mencapai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar.

    Pernyataan Tito yang ingin mengevaluasi sistem pilkada langsung pun menuai pro-kontra. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyatakan penolakannya jika sistem pilkada langsung dikembalikan lagi ke DPRD.

    Juru Bicara presiden, Fadjroel Rachman menanggapi. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan dipilih oleh DPRD.





    (AGA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id