KPPU Diminta Pantau Diskon Transportasi Berbasis Aplikasi

    Theofilus Ifan Sucipto - 21 Juni 2019 11:07 WIB
    KPPU Diminta Pantau Diskon Transportasi Berbasis Aplikasi
    Taksi online. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
    Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta serius mengawasi persaingan tarif transportasi berbasis aplikasi. Ada indikasi predatory pricing (praktik jual rugi) terjadi dalam pemberian diskon dari taksi dan ojek berbasis daring.

    "KPPU perlu mendukung upaya positif pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi online," kata ekonom Universitas Indonesia (UI) Harryadin Mahardika dalam diskusi di Restoran Beautika, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Juni 2019.

    Dia mengatakan indikasi itu terlihat dari promosi hingga diskon yang mencapai harga tidak wajar. Aplikator juga gencar berpromosi dalam jangka waktu yang cukup lama.

    Hal ini berpotensi mematikan pelaku usaha lainnya. Apalagi, lanjut dia, ada niat pelaku usaha mendominasi pasar yang menyebabkan harga yang diterima pengemudi diduga lebih rendah dari harga aktual yang dibayar pengguna.

    Dia membandingkan promosi yang dilakukan perusahaan konvensional dengan perusahaan transportasi berbasis aplikasi. Menurut dia, perusahaan konvensional menyisihkan profit saat promosi untuk menjaga loyalitas konsumen.

    "Sedangkan promosi perusahaan transportasi online cenderung membakar modal untuk penguasaan pangsa pasar," ujar dia.

    Selain itu, lanjut Harryadin, monopoli yang dilakukan pelaku usaha predator di industri transportasi daring mematikan persaingan. Hal ini menyebabkan lemahnya posisi tawar mitra aplikator dan konsumen.

    Harryadin mencontohkan kasus yang terjadi di Singapura. Setelah Grab mengakuisisi Uber, mereka menaikkan tarif sekitar 10 sampai 15 persen dari Maret hingga Juli 2018.

    Baca: Penyedia Aplikasi Transportasi Online Diminta Patuhi Tarif Batas Bawah

    Kenaikan tarif itu, terang dia, diprediksi meningkat hingga 30 persen pada 2021. Namun di saat bersamaan, besaran insentif bagi mitra pengemudi juga turun signifikan pascaakuisisi.

    "Temuan ini menyebabkan Grab didenda sebesar Rp140 miliar oleh Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)," tutur Harryadin.

    Untuk itu, dia mendorong KPPU menjaga persaingan harga di bisnis transportasi berbasis aplikasi. Jika persaingan tidak sehat, keberlangsungan transportasi semacam ini juga terancam. 



    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id