Putusan MK Tak Ganggu Proses Pilkada

    Whisnu Mardiansyah - 18 Desember 2019 17:54 WIB
    Putusan MK Tak Ganggu Proses Pilkada
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) tidak mengganggu tahapan Pilkada 2020. Putusan MK hanya menyinggung syarat pencalonan.

    "Tahapan itu punya pengaturan KPU khusus tersendiri di PKPU Nomor 15 Tahun 2019 kemudian kita revisi dengan (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 pada 20 November kemarin," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting kepada Medcom.id, Rabu, 18 Desember 2019. 

    Menurut dia, putusan MK fokus pada syarat pencalonan. Syarat ini diatur KPU dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019. PKPU itu segera direvisi menanggapi hasil putusan MK. 

    Sementara itu, saat ini tahapan pilkada baru memasuki pendaftaran calon perseorangan. KPU masih memberi batas waktu hingga Januari 2020 bagi mereka untuk mengumpulkan rekapitulasi dukungan. 

    "Apakah terpenuhi syarat dan sebagainya. Kalau terpenuhi, dia memenuhi syarat maka dia bisa mendaftar itu yang kita mulai sekarang," ujar dia. 

    MK mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut pemilihan kepala daerah setelah lima tahun bebas dari masa pidana.

    Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana." 

    Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada berubah menjadi: 

    (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; 

    (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 

    (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;






    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id