Penjelasan MUI soal Fatwa Menjauhi Masjid saat Korona

    Indriyani Astuti - 17 Maret 2020 16:28 WIB
    Penjelasan MUI soal Fatwa Menjauhi Masjid saat Korona
    Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
    Jakarta: Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi di Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi, menegaskan fatwa MUI soal korona bukan untuk menjauhkan umat Islam dari masjid. Fatwa itu dikeluarkan untuk melindungi umat Islam dari penyebaran virus korona.

    "Di medsos ada seorang gubernur, tidak saya sebut namanya, yang berpikir jangan menjauhkan umat Islam dari masjid. Ini kan karena pikiran konspiratif, sangat berbahaya. Tidak ada persoalan konspiratif. Ini ajaran agama bahwa kita harus menghindari dari wabah," ujar Masduki di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020.

    Masduki mengatakan penerbitan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 terkait imbauan kepada umat muslim di daerah terdampak dengan potensi penyebaran virus yang tinggi untuk sementara waktu menghindari kerumunan merupakan permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

    "Itu permintaan Kiai Ma'ruf untuk dipercepat supaya fatwa segera keluar karena masih banyak orang yang permisif terhadap Covid-19 padahal sangat berbahaya," kata dia.

    Baca: Fatwa MUI Seputar Ibadahnya Orang Terpapar Korona

    Masduki menjelaskan fatwa tersebut pun secara khusus melarang orang yang terpapar covid-19 beribadah di tengah kerumunan. Hal ini agar tidak terjadi penularan massal. Masyarakat yang berada di kawasan dengan potensi penularan tinggi juga boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikan dengan salat Zuhur di kediaman masing-masing.

    Menurut Masduki, hadis menyebutkan masyarakat harus menghindari wabah. Dalam fatwa MUI, umat Islam tidak boleh mendekati wilayah yang terkena wabah.

    Pengurus MUI sudah bertemu dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla untuk menyampaikan fatwa tersebut. Masduki berharap JK dapat menyosialisasikan fatwa itu kepada pengurus masjid di seluruh Indonesia, khususnya kota-kota yang sudah ada kasus penyebaran korona.

    "Kita apresiasi Pak JK cukup tanggap dan sudah akan melakukan langkah-langkah di daerah terutama di kota-kota besar untuk kebersihan-kebersihan masjid," ujar dia.

    Baca: Warga Semarang Terinfeksi Korona Meninggal

    Juru bicara wakil presiden itu juga menjelaskan pemerintah pusat sudah memerintahkan pemerintah daerah segera melakukan konsolidasi terhadap daerah yang sudah ada temuan positif korona untuk melakukan penyemprotan disinfektan di masjid-masjid. Pemerintah daerah juga perlu memetakan apakah wilayahnya masuk zona merah (risiko tinggi kasus), kuning (rendah risiko), atau hijau (tidak berisiko) untuk penanganan lebih lanjut.

    "Catatan Presiden satu, kalau lockdown bagi sebuah daerah harap berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ucap dia.

    Menurut Masduki, DKI Jakarta masuk pada zona merah. Karena sudah banyak temuan kasus korona di Ibu Kota.

    Dia pun berharap segera ada tambahan fasilitas kesehatan seperti laboratorium untuk menunjang perawatan bagi pasien positif korona. "Ini akan segera diatasi dalam sepekan ke depan. Laboratorium sudah akan banyak sehingga rakyat bisa segera memeriksakan diri apabila mereka tidak nyaman, ketakutan," kata dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id