PKS Pertanyakan Sikap Resmi Pemerintah Terkait RUU HIP

    Anggi Tondi Martaon - 17 Juli 2020 14:00 WIB
    PKS Pertanyakan Sikap Resmi Pemerintah Terkait RUU HIP
    Ilustrasi RUU HIP/MI.
    Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan status Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Pemerintah belum mengeluarkan sikap resmi pembahasan RUU HIP.

    "Apakah lanjut, atau tunda, atau menarik diri," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini melalui keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2020.

    Anggota Komisi I itu mengaku kaget dengan hasil pertemuan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan Ketua DPR Puan Maharani. Pemerintah justru mengajukan konsep baru, yaitu RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

    Jazuli menyebut Fraksi PKS tidak dilibatkan dalam pertemuan tersebut. Pimpinan DPR diminta menjelaskan detail hasil pertemuan pada seluruh fraksi di parlemen.

    Baca: Pemerintah Serahkan Konsep RUU BPIP ke DPR

    Dia mempertanyakan status RUU BPIP. "Apakah RUU baru inisiatif pemerintah atau DIM (daftar inventarisasi masalah) dari RUU HIP yang secara luas ditolak publik?" sebut Jazuli.

    Fraksi PKS tetap pada sikap resminya meminta penghentian pembahasan RUU HIP. Salah satu rancangan aturan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 itu mendapatkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat.

    "Seharusnya pimpinan dewan merespons penolakan luas itu secara arif dan bijaksana. Apalagi saat ini tidak ada urgensinya atas RUU tersebut karena prioritas negara menangani pandemi covid-19," ujar Jazuli.

    Di sisi lain, Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan pembahasan RUU HIP dihentikan. Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, telah mengajukan rancangan beleid tentang BPIP.
     
    "Tidak diteruskan (pembahasannya) karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

    Puan menjelaskan sejumlah perbedaan antara RUU HIP dan RUU BPIP. RUU BPIP terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU HIP berisikan 10 bab dan 60 pasal. RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaan ideologi.

    Puan memastikan pasal-pasal yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat di RUU HIP tak lagi tercantum.

    (ADN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id