Pembahasan RUU BPIP Tunggu Masukan Publik

    Juven Martua Sitompul - 16 Juli 2020 17:55 WIB
    Pembahasan RUU BPIP Tunggu Masukan Publik
    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
    Jakarta: Pemerintah resmi menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) kepada DPR. Pemerintah berharap mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat.

    "Ini satu sumbang saran dari pemerintah dan DPR, kami membuka ruang bagi masyarakat yang ingin membahas dan mengkritisinya, ini dokumen terbuka, dan bisa dilihat masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

    Mahfud diutus Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan Surat Presiden (Surpres) tentang RUU BPIP kepada pimpinan DPR RI, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Tjahjo Kumolo.

    Di DPR, utusan pemerintah diterima Ketua DPR RI Puan Maharani, bersama Wakil Ketua DPR lainnya, Aziz Syamsuddin, Rachmad Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad. Mahfud membawa tiga dokumen untuk diserahkan pada pimpinan DPR.

    Satu dokumen surat resmi dari Presiden untuk Ketua DPR, serta dua lampiran terkait RUU BPIP. Dia menyampaikan bahwa daftar inventarisasi (DIM) RUU BPIP yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan respons masyarakat terkait ideologi Pancasila.

    "Kami dalam RUU ini mengatakan, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila, maka Tap MPRS harus jadi salah satu pijakan pentingnya. Setelah UUD 1945, menimbang butir 2 itu Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966," ujar Mahfud.

    Menurut Mahfud, RUU BPIP ini seperti dulu yang dibacakan Presiden Soekarno pada 18 Agustus 1945, yaitu Pancasila yang sekarang tertuang di dalam pembukaan dengan lima sila. Intinya dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan napas pemahaman.

    Baca: DPR: RUU BPIP Berbeda dengan HIP

    Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisi substansi yang berbeda dengan RUU HIP. Yaitu berisikan substansi yang sudah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

    Konsep RUU BPIP terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal. Politikus PDI Perjuangan itu menyebut konsep RUU BPIP berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 pasal.

    "Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi. Dalam Konsiderans Mengingat juga sudah terdapat Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme," kata Puan.

    Usai bertemu utusan pemerintah, menurut Puan, ada kesepakatan untuk tidak segera membahas RUU BPIP. Alasannya masih menunggu masukan, saran, dan kritik dari masyarakat terkait RUU tersebut.

    "Selanjutnya DPR dan pemerintah berharap segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir terkait RUU HIP sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai serta kompak bergotong royong melawan pandemi covid-19 dan dampak-dampaknya," ucap Puan.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id