Moratorium Pemberian Izin Penyelenggara Umrah Dicabut

    Syarief Oebaidillah - 13 Februari 2020 13:54 WIB
    Moratorium Pemberian Izin Penyelenggara Umrah Dicabut
    Ka'bah. Foto: MI/Dika Kardi
    Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) mencabut moratorium pemberian izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Kebijakan ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA Nomor 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru PPIU tertanggal 3 Februari 2020.

    Masyarakat dapat kembali mengajukan izin baru sebagai PPIU. Namun, mereka harus memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2019 tentang PPIU.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar, menyatakan pencabutan moratorium untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin menjadi PPIU. Kebijakan ini juga dilandasi telah membaiknya sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah.

    "Pencabutan moratorium ini akan memberikan ruang berkembangnya dunia usaha bisnis syariat sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata Nizar di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

    Menurut dia, sistem perizinan dan pengawasan yang berbasis daring kini sudah siap. Untuk itu, Kemenag dapat membuka keran izin PPIU. 

    Pemberian izin baru tidak berlaku bagi PPIU yang telah dicabut izinnya karena sanksi hukum terkait penyelenggaran umrah dan haji khusus. Izin baru juga tidak bisa diberikan kepada biro perjalanan wisata (BPW) yang pernah melanggar hukum serupa.

    "Ini upaya preventif dan pelindungan agar masyarakat terhindar dari perbuatan pihak-pihak yang tidak punya niat baik. Juga agar memberikan efek jera kepada mereka dan tidak ditiru oleh yg lain," ujar Nizar.

    Nizar telah bersurat ke semua kepada kantor wilayah (kanwil) Kemenag agar mempersiapkan sarana dan sumber daya manusia terkait dicabutnya moratorium ini. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, Keputusan Dirjen (Kepdirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai PPIU sudah diterbitkan.

    Moratorium Pemberian Izin Penyelenggara Umrah Dicabut
    Pencucian Ka'bah dilakukan dengan pemananan ketat, Makkah, Arab Saudi, Selasa, 25, september 2018. Foto: Metro TV/Lalita Ganda Putri

    Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim menambahkan Kepdirjen harus menjadi panduan bagi kanwil dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin. Pihaknya segera menyosialisasikan substansi KMA dan Kepdirjen agar dapat dipahami.

    Kepdirjen mengatur syarat dan prosedur pemberian rekomendasi izin kepala kanwil Kemenag provinsi. Terdapat 13 syarat yang harus dilengkapi BPW yang akan mengajukan permohonan rekomendasi izin tersebut.

    Sementara itu, moratorium izin baru PPIU diberlakukan sejak 2018 saat banyak kasus penyelenggara umrah, seperti First Travel, tak bisa memberangkatkan calon jemaah. Saat ini, PPIU yang memiliki izin dari Kemenag berjumlah 979.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id