Role Model RUU KIA, DPR Diminta Buat Fasilitas Daycare Bagi Pegawai

Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) mendorong DPR membuat fasilitas penitipan anak di Kompleks Parlemen. Pembuatan tersebut perlu dilakukan untuk menunjukkan komitmen lembaga legislatif pusat itu dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).

“Mulai dari tempat penitipan anak atau daycare, ruang bermain, dan ruang Laktasi yang wajib dipenuhi pengelola fasilitas umum dan di tempat kerja,” ungkap Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, melalui keterangan tertulis, Rabu, 30 Juni 2022.
Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menyebut DPR harus menjadi contoh. Sehingga, penerapan kebijakan RUU KIA setelah disahkan menjadi undang-undang (UU) bisa ditiru pihak lain.

“Kita harus menginisiasi agar DPR dibuatkan tempat penitipan anak untuk pegawai sebagai role model,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.
 

Ketua DPR: RUU KIA Pedoman Agar Generasi Penerus Jadi SDM Unggul

Fasilitas penitipan anak diharapkan dapat membantu orang tua yang bekerja dalam menjaga dan merawat anak-anaknya. Sebab, untuk memastikan anak bertumbuh menjadi SDM unggul, negara harus ikut berpartisipasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam bentuk kebijakan.

“Kita sudah berjuang untuk membuat kebijakan dan membangun narasi besar. Tapi DPR juga harus membangun contoh konkret dari lingkaran terdekat, seperti membuat tempat penitipan anak di Gedung DPR bagi pegawai,” kata Willy.

Willy mengatakan RUU KIA merupakan inisiatif untuk membangun SDM yang berkualitas. Dibutuhkan pendekatan yang inovatif sekaligus efektif untuk menciptakan manusia-manusia unggul.

“Dalam proses pembangunan SDM kita harus melihat jangka panjang, tidak bisa hanya berbasiskan pendekatan jangka pendek. Jangan di-vis-a-vis-kan (dihadap-hadapkan) dengan untung rugi,” tutur Willy.

Anggota Komisi XI itu meminta semua elemen bangsa melihat persoalan persiapan generasi penerus secara luas. Willy mengingatkan, generasi penerus-lah yang akan menjadi masa depan pembangunan bangsa sehingga kebutuhan perkembangannya harus diakomodir sejak sekarang.

“Ini soal komitmen pembangunan manusia Indonesia yang andal dan berkualitas di mana ini jadi tanggung jawab kolektif," tegas dia.

Lebih lanjut, Willy berharap pembahasan RUU KIA selanjutnya dikembalikan ke Baleg sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) yang mengusulkannya. Untuk pembahasan tingkat I, DPR menunggu respons dari pemerintah terkait RUU KIA melalui surat presiden (Supres) dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

“Tentu kita menunggu pemerintah menyusun DIM dengan komprehensif. Dan sebagai pengusul kita berharap RUU KIA dikembalikan ke Baleg dalam pembahasan selanjutnya bersama Pemerintah,” kata Willy.

(DEV)