comscore

Komnas HAM Didorong Terlibat Selesaikan Polemik Pasal Penghinaan Dalam RKUHP

Tri Subarkah - 18 Juni 2022 06:39 WIB
Komnas HAM Didorong Terlibat Selesaikan Polemik Pasal Penghinaan Dalam RKUHP
Komnas HAM. MI
Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didorong terlibat dalam polemik beberapa beleid Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Salah satunya, terkait penghinaan pemerintah.

Pandangan Komnas HAM dibutuhkan untuk mengukur potensi pelanggaran HAM jika beberapa pasal tersebut disahkan. Komnas HAM diharap tidak tutup mata terkait persoalan tersebut.
"Saya mengusulkan undang Komnas HAM untuk mengecek potensi pelanggaran HAM bila pasal-pasal itu berlaku. Jadi saya mengajak Komnas HAM jangan diam," kata pengajar Hukum Tata Negara dan HAM dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Herlambang P Wiratraman, saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Jumat, 17 Juni 2022.

Menurut dia, ada dua cara agar Komnas HAM bisa berpartisipasi dalam menyelesaikan polemik RKUHP yang tengah disorot publik itu. Pertama, baik DPR maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengundang Komnas HAM. Kedua, Komnas HAM sendiri yang berinisiatif membantu pembentukan hukum dalam menelaah potensi pelanggaran HAM dalam RKUHP.

"Paling tidak ada komunikasi antarlembaga negaralah. Komnas HAM kan pihak yang punya otoritas mengatakan adanya pelanggaran HAM, kenapa enggak dimanfaatin untuk mengecek?" ujarnya.

Baca: Pengamat Sebut Pasal Hukuman Menghina Pemerintah Tak Kekang Demokrasi

Direktur Pusat Studi Hukum dan HAM Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) itu menilai pasal-pasal dalam RKUHP terkait penghinaan terhadap pemerintahan yang sah maupun kekuasaan hukum atau lembaga negara sebagai bentuk antidemokrasi dan antisosial.

Apalagi, kata dia, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mencabut pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam KUHP pada 2006. Pasal tersebut diadopsi dari KUHP Belanda. Menurut Herlambang, Belanda menggunakan pasal penghinaan terhadap Ratu dan Raja Belanda untuk membungkam kaum pribumi.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id