Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Dinilai Masih Wajar

    Whisnu Mardiansyah - 18 November 2019 22:17 WIB
    Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Dinilai Masih Wajar
    Ilustrasi pilkada langsung. Medcom.id.
    Jakarta: Pengamat Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menilai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih wajar. Anggaran itu sebanding dengan harga kualitas pemimpin yang dipilih langsung rakyat.

    "Kita harus tahu Biaya apa dulu. kalau biaya penyelenggaraan, saya pikir itu cukup wajar dan biaya penyelenggaraan kalau perlu efisiensi tinggal di bidang mana," jelas Kaka saat dihubungi Medcom.id, Senin, 18 November 2019.

    Kaka mencontohkan anggaran rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten atau kota di Pulau Jawa. Ia menyebut satu kabupaten atau kota di Pulau Jawa bisa menghabiskan Rp50 miliar hingga Rp80 miliar.

    "Satu kabupaten kota tidak bisa digeneralisir dan kisaran di Jawa yang jangkauannya transportasi relatif lebih mudah sebesar itu," jelas Kaka.

    Anggaran tentu lebih besar di wilayah yang sulit dijangkau transportasi darat. Penyaluran logistik lewat udara dan menelan biaya yang lebih mahal.

    "Semuanya tentu kalau diperhatikan dari cost per lima tahun dibandingkan dengan seluruh anggaran yang ada itu relatif kecil artinya kalau kita bisa menghasilkan kepala daerah yang cukup baik untuk anggaran yang sekian triliun untuk satu daerah kabupaten atau kota," jelas Kaka.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan pilkada langsung mempunyai sisi negatif, yakni biaya politik tinggi. Meski partisipasi demokrasi meningkat dari tahun ke tahun. Tito menyebut calon kepala daerah harus mengeluarkan Rp20 hingga Rp30 miliar selama kampanye pilkada.Hal itu dinilai berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
     
    Keinginan Tito mengevaluasi sistem pilkada langsung menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menolak pilkada dikembalikan melalui DPRD.
     
    Juru bicara presiden Fadjroel Rachman menyebut Presiden Joko Widodo menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Jokowi menilai pilkada langsung masih relevan digunakan. Pilkada langsung juga dinilai mendekatkan kepala daerah dan masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Fadjroel, Presiden Jokowi menilai evaluasi pilkada hanya terkait teknis penyelenggaraan.
     
    "Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik politik uang, menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif sehingga pilkada tidak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan," kata Fadjroel, Senin, 18 November 2019.




    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id