UU Kementerian Negera Membelenggu Hak Prerogatif Presiden

    Kautsar Widya Prabowo - 04 September 2019 15:44 WIB
    UU Kementerian Negera Membelenggu Hak Prerogatif Presiden
    Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggoro. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
    Jakarta: Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggoro, menilai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengganjal hak prerogatif Presiden membentuk kabinet. Beberapa keputusan Presiden harus mendapatkan pertimbangan DPR. 

    "Kita lihat di Pasal 19 ayat 1 misalnya, dalam hal perubahan pembubaran kementerian, Presiden diharuskan meminta pertimbangan kepada DPR," ujar Bayu dalam konferensi pers nasional hukum tata negara, di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 4 September 2019.

    Ia menyoroti frasa 'pertimbangan' yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara Presiden dan anggota parlemen. Padahal, pembentukan kabinet merupakan kewenangan Presiden berdasarkan sistem presidensial.

    "UU itu kemudian menjadi seakan-akan melibatkan DPR dalam banyak hal penyusunan kabinet," papar dia. 

    Bayu menyebut DPR memiliki tugas dan fungsi sebagai penyusun regulasi, legislasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga anggaran pengawasan. Ia mendorong revisi UU Kementerian Negara. 

    "Pengurusan nomenklatur adalah urusan Presiden, ya harusnya UU kementerian itu dilakukan perubahan kedepannya," kata dia. 

    Bayu berharap ada UU yang mengatur secara khusus terkait penggunaan hak prerogatif. "UU kepresidenan kita nggak punya, tapi punya kementerian negara," tutur dia. 



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id