Pemda Wajib Membangun Stabilitas Nasional

    Media Indonesia - 31 Oktober 2019 08:35 WIB
    Pemda Wajib Membangun Stabilitas Nasional
    Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra. Foto: MI/Susanto
    Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra, menegaskan kepala daerah berkewajiban menjaga stabilitas wilayah, baik stabilitas keamanan maupun kesejahteraan masyarakat.

    "Selama ini kepala daerah mengandalkan polisi. Padahal, kepala daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan," ujar Supiadin dalam dialog selasa bertema hubungan pembangunan nasional dan ketahanan nasional di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Supiadin mencontohkan kasus kerusuhan Ambon beberapa tahun lalu. Saat itu, terang dia, gubernur Maluku menyatakan darurat sipil ketika pemerintah daerah tidak sanggup menangani sehingga aparat kepolisian langsung membantu.

    "Namun, sekarang persoalan keamanan diserahkan langsung kepada kepolisian, sementara kepala daerah malah cuci tangan," tutur dia.

    Mantan Asops Panglima TNI itu mengingatkan pemerintah daerah tetap membangun dan membina ketahanan nasional di daerah. Begitu pun terkait pembahasan peraturan daerah (perda).

    Dia pun mengimbau para kader NasDem yang menjadi anggota DPRD untuk mengkaji lebih dalam perihal pembahasan perda. "Setiap pembahasan perda, kader NasDem harus mengkaji lebih dalam terkait dampaknya terhadap ideologi, sosial, serta pertahanan dan keamanan," ujar dia.

    Intoleransi

    Pengamat pertahanan dan kemananan Connie Rahakundini Bakrie menyoroti masalah intoleransi yang masih menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan nasional, dan ketahanan nasional. Salah satu faktor menguatnya intoleransi ialah adanya pemahaman yang salah soal religiositas yang terus masuk mencampuri pemerintahan negara.

    "Masih ada kelemahan pembangunan nasional menuju tercapainya national interest Indonesia. Yang paling mengemuka saat ini ialah pembangunan manusia yang terhambat karena masalah intoleransi," ujar dia.

    Doktor bidang politik Universitas Indonesia itu menambahkan konsep religiositas membawa kepentingan nasional justru kembali ke masa lalu. Salah satu cirinya ialah ada penolakan yang demikian besar terhadap pemimpin nonmuslim. 

    Connie mengingatkan Indonesia tidak akan mengalami perang seperti invasi pasukan langsung yang masuk ke wilayah NKRI. Namun, perang yang akan dihadapi ada di media sosial.

    "Perang kita ada di tangan kita, di media sosial. Ruang virtual internet sudah menjadi media perang. Di dunia ada empat miliar pengguna internet. Orang dipaksa untuk berpikir, melihat, dan mendengar. Ada perang informasi, ditransmisikan oleh semua media komunikasi. Kita berada di tengah situasi seperti saat ini," ungkap Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies itu.

    Dia mengingatkan masih ada 800 ribu situs di Indonesia yang terus menebar berita bohong. Kondisi itu akan berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara jika terus dibiarkan.

    "Hoaks merajalela dengan ratusan ribu situs. Ini kondisi yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini jika dibiarkan," pungkas dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id