Nawawi Setuju KPK Diberi Kewenangan SP3

    Arga sumantri - 11 September 2019 14:00 WIB
    Nawawi Setuju KPK Diberi Kewenangan SP3
    Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango hadir untuk mengikuti tes wawancara dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR. MI/susanto.
    Jakarta: Calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango setuju Lembaga Antirasuah diberi kewenangan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Kewenangan SP3 diyakini bisa memberikan asas kepastian hukum. 

    Hal ini disampaikan Nawawi menjawab pertanyaan anggota Komisi III yang menanyakan sikapnya soal revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    "Yang saya setuju itu misalnya soal SP3," kata Nawawi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 September 2019. 

    Capim berlatarbelakang hakim itu bercerita pernah menyidangkan satu perkara tindak pidana korupsi. Ia kemudian memeriksa seorang perempuan sebagai saksi perkara yang ternyata sudah berstatus tersangka. Namun, ia tak memerinci identitasnya.

    "Seorang sekretaris Kemenkes (Kementerian Kesehatan) kalau enggak keliru," jelasnya. 

    Nawawi bertemu lagi dengan saksi itu tiga tahun kemudian. Saksi itu mengaku kasusnya masih terkatung-katung, status tersangka juga belum dicabut.

    "Tiga tahun seseorang ditetapkan sebagai tersangka, punya keluarga, punya segalanya, karir bablas, terus terombang ambing dalam status yang tidak jelas," ujarnya. 

    Nawawi mencoba mencari sejumlah literatur mengenai alasan adanya pasal 40 dalam UU KPK. Pasal itu mengatur kalau KPK tidak punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan. 

    Nawawi kemudian menemukan satu artikel yang berisi bahan diskusi pakar hukum Indriyanto Senoadji. Dalam artikel tersebut, kata dia, makna filosofis KPK tak punya kewenangan menghentikan penyidikan sekadar pembeda dari lembaga penegak hukum lain. 

    Pernyataan juga ditemukan dalam artikel yang memuat pernyataan pakar hukum sekaligus perumus UU KPK Romli Atmasasmita.

    "Profesor Romli Atmasasmita, beliau katakan tidak adanya SP3 bagi KPK itu karena pembeda, tidak ada filosofis lain, yang penting beda saja," ujarnya. 

    Sementara, lanjut dia, Pasal 109 ayat 2 KUHAP yang mengatur tentang penghentian penyidikan punya makna filosofis mendalam, yakni adanya asas kepastian hukum. Kewenangan SP3 juga bisa memberikan asas keadilan dan kepatutan.

    "Karena you cari-cari orang punya salah enggak ada, SP3 dia. Toh besok lusa kalau ketemu lagi barang bukti baru, kan bisa ditetapkan lagi status tersangka itu," ungkapnya.  

    Nawawi menegaskan asas kepastian hukum termuat dalam Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Selain asas kepastian hukum, poin itu juga mengatur asas keterbukaan, profesional, akuntabilitas, dan asas kepentingan umum. 

    "Jadi saya berani mengatakan bahwa pasal 40 UU 30 Tahun 2002 itu dijelmakan, dibuat, dengan tanpa dasar pertimbangan atau filosofi hukum yang seharusnya ada," ungkapnya. 

    Nawawi jadi capim KPK pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Selain Nawawi, DPR juga akan 'menelanjangi' advokat Lili Pintauli Siregar, pegawai Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, dosen Nurul Ghufron, dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara. 

    Capim KPK sisanya bakal diuji esok hari. Durasi uji kelayakan dan kepatutan setiap capim KPK sekitar 1,5 jam.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id