Omnibus Law Lapangan Kerja Antisipasi Dampak Krisis Global

    Whisnu Mardiansyah - 26 Januari 2020 15:37 WIB
    Omnibus Law Lapangan Kerja Antisipasi Dampak Krisis Global
    Diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Crosscheck Medcom.id. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
    Jakarta: Pemerintah diminta secepatnya menyerahkan naskah akademik dan draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Omnibus law dinilai sebagai langkah antisipatif dampak krisis global.

    "Kami sampaikan, omnibus law adalah kebutuhan yang mendesak, karena dampak daripada krisis ekonomi global itu akan berpengaruh pada Indonesia," kata anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo dalam diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Crosscheck Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020.

    Politikus Partai Golkar itu khawatir Indonesia terdampak krisis imbas menurunnya kepercayaan investor karena rumitnya birokrasi. Investasi salah satu cara Indonesia bisa bertahan dari pengaruh krisis global.

    "Omnibus law ini tidak segera diundangkan maka posisi proses-proses terhadap investasi ini akan terhambat, karena adanya birokrasi yang luar biasa, itu menjadi persoalan serius bagi pemerintah Indonesia," jelas Firman.

    Firman meminta pemerintah mengundang dan duduk bersama dengan pihak-pihak yang berpolemik. Terutama, poin-poin yang berkaitan dengan klaster ketenagakerjaan.

    "Insyaallah ini nantinya bisa diadakan sistem diskusi terbuka tutup antara pemerintah dan serikat kerja dan pelaku usaha. Undang-undang ini bisa tepat waktu selesai 100 hari, tiga bulan sebagaimana yang disampaikan presiden," kata dia. 

    Sebanyak empat omnibus law masuk Prolegnas 2020. Keempatnya, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.

    Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja masih menjadi pro kontra sejumlah pihak. Kelompok buruh menilai aturan lebih menguntungkan korporasi. Di sisi lain, kelompok pengusaha menilai aturan bisa berdampak positif bagi perekonomian karena memperluas lapangan kerja.

    RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.






    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id