Demokrat-PKS Protes Paripurna DPR Tak Singgung Pansus Jiwasraya

    Anggi Tondi Martaon - 27 Februari 2020 14:34 WIB
    Demokrat-PKS Protes Paripurna DPR Tak Singgung Pansus Jiwasraya
    Rapat Paripurna DPR penutupan masa sidang II tahun 2020. Foto: Medcom.id/ Anggitondi Martaon
    Jakarta: Fraksi Partai Demokrat dan PKS protes agenda rapat paripurna DPR Penutupan Masa Sidang II Tahun 2019-2020 tidak menyinggung usulan pembentukan Pansus Jiwasraya. Padahal, usulan pengajuan pansus sudah memenuhi syarat.

    Protes pertama dilayangkan anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Ia mendesak pimpinan DPR menindaklanjuti serius usulan pembentukan pansus. Kerugian keuangan negara sudah mengkhawatirkan. 

    "Bahkan jaksa sudah menyampaikan kerugian hingga belasan triliun. Ini kerugian yang sangat luar biasa," kata Herman saat menginterupsi Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 23 Februari 2020.

    Saat ini, pengawasan kasus gagal bayar PT Jiwasraya (Persero) hanya melalui tingkat panitia kerja (Panja) DPR. Panja ada di Komisi VI, XI dan III menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

    Anggota Komisi VI itu pun menilai, pengawasan melalui panja dianggap parsial. Seharusnya, sebuah kasus yang berhubungan dengan lintas komisi dibahas melalui Pansus.

    "Oleh karenanya mohon pimpinan dapat memperhatikan usulan inisiatif pansus ini," ujar dia.

    Baca juga: PKS Yakin Pansus Jiwasraya Segera Terbentuk

    Demokrat-PKS Protes Paripurna DPR Tak Singgung Pansus Jiwasraya

    Ilustrasi. MI/Ramdani

    Anggota Fraksi Demokrat lainnya Benny Kabur Harman menyindir pimpinan DPR yang tidak membacakan usulan pembentukan Pansus. Padahal, syarat pengusulan sudah dipenuhi sesuai dengan Undang Undang (UU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

    "Di depan ada Doktor Aziz Syamsuddin yang tahu betul isi UU MD3. Inilah yang kami tanyakan saat ini pada pimpinan yang kami banggakan, supaya ikutilah aturan yang sudah kita sepakati bersama," kata Benny.

    Anggota Komisi III itu menuntut pimpinan DPR mematuhi aturan perundang-undangan. Mereka pimpinan dewan bukan mewakili fraksi.

    "Ketua dewan yang sangat kami banggakan, pimpinan, ini bapak ibu di depan ini adalah pimpinan dewan. Bukan kantor cabang kekuasaan eksekutif yang bapak ibu pimpin. Itu saja yang kami ingatkan," ujar dia.

    Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS Amin AK menegaskan, tujuan pembentukan pansus agar DPR bisa maksimal mengawasi kasus tersebut. Duduk perkara bisa terang benderang terungkap. 

    "Kita tentu tidak menginginkan kasus seperti ini terjadi lagi di masa akan datang. Oleh karena itu pimpinan sekali lagi usulan kami dalam pembentukan hak angket ini disikapi serius," kata dia.



    (WHS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id