Moeldoko Sebut PP Kebiri Kimia Lindungi Korban Pelecehan Seksual

    Nur Azizah - 04 Januari 2021 19:06 WIB
    Moeldoko Sebut PP Kebiri Kimia Lindungi Korban Pelecehan Seksual
    Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: MI
    Jakarta: Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut hukuman kebiri kimia bertujuan melindungi korban pelecehan seksual, khususnya anak-anak. Hukuman itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

    "Saya pikir ini pemerintah sensitif merespons kegelisahan, merespons berbagai juga kejadian di negara lain-lain. Karena ini membuat gelisah semua orang, khususnya anak kecil," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Senin, 4 Januari 2021.

    Moeldoko menilai PP Nomor 70 Tahun 2020 bentuk kepastian hukum bagi pelaku. Sehingga, penegak hukum memiliki dasar hukum yang konkret dalam menindak predator.

    "Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia sangat membutuhkan PP ini, karena Presiden memberikan kepastian yang bisa meredam itu," ujar Moeldoko.

    Baca: ICJR Sebut Hukuman Kebiri Kimia Tidak Prioritaskan Korban

    Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan seksual terhadap Anak. Beleid ini mengatur pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. 

    Pasal 1 Ayat 1 aturan ini menjelaskan anak yang dimaksud dalam aturan ini, yakni berusia di bawah 18 tahun. Ayat 2 mengungkapkan tindakan kebiri kimia ialah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain yang dilakukan kepada pelaku.

    Pelaku tersebut meliputi mereka yang melakukan kekerasan seksual pada anak, persetubuhan dengan anak, dan bertindak cabul pada anak. Para pelaku dikenakan jerat hukuman kebiri jika telah terbukti bersalah.

    "Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," bunyi Pasal 2 PP tersebut. 

    Pasal 5 menegaskan tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Pasal 6 berbunyi tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan, penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id