comscore

Butuh Komitmen Kepala Daerah Mewujudkan Target 100% Mal Pelayanan Publik

Emir Chairullah - 28 Juni 2022 19:22 WIB
Butuh Komitmen Kepala Daerah Mewujudkan Target 100% Mal Pelayanan Publik
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi.
Jakarta: Pemerintah meminta komitmen kepala daerah untuk mewujudkan target 100 persen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dibangun di seluruh Indonesia. Pemerintah juga berharap kualitas MPP dapat terus meningkat melalui evaluasi efektivitas dan siap menuju MPP digital.

"Saya optimistis kita dapat mencapai kedua target kuantitas dan kualitas tersebut apabila kepala daerah sungguh-sungguh melaksanakan komitmennya, dan pimpinan kementerian/lembaga pusat memberikan dukungannya," tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP, di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2022.
Ma’ruf menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi nasional. Ia menekankan, proses penyelenggaraan MPP di berbagai daerah perlu dipercepat.

"Tim task force percepatan pembangunan MPP perlu bekerja dan berkoordinasi lebih intensif dalam pencapaian kedua target kualitas dan kuantitas," ujar dia.

Ma’ruf menegaskan penyelenggaraan MPP digital memerlukan sinkronisasi dengan sistem elektronik yang terintegrasi, online single submission (OSS) sebagai langkah membuat peta jalan MPP digital. Perlu disusun juga peta jalan menuju MPP digital dengan memperhatikan integrasi dengan OSS yang telah ada.

"Serta keterlibatan pihak swasta dalam MPP, khususnya yang bergerak di bidang fintech," jelas Wapres.

Selain itu, untuk mempercepat penyelenggaraan MPP dibutuhkan dukungan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Ini guna mewujudkan model pelayanan publik yang baik, transparan, dan memudahkan.

"Kedua, perlu dirumuskan model dukungan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan MPP di daerah agar pelayanan publik yang baik kepada masyarakat segera terwujud," tambah dia.

Menurut Ma’ruf, penandatanganan nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan MPP merupakan realisasi dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Ma’ruf meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) segera mewujudkan MPP digital melalui pendampingan dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah.

(AGA)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id