comscore

Ketua DPR: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran

Juven Martua Sitompul - 23 Mei 2022 16:38 WIB
Ketua DPR: Awasi Ketat Harga Minyak Goreng di Pasaran
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memantau harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di pasaran secara optimal. Imbauan ini menyusul dicabutnya larangan ekspor minyak goreng dan turunannya.

"Kami meminta pemerintah mengawasi ketat harga minyak goreng di pasaran setelah ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya resmi dibuka kembali hari ini," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin, 23 Mei 2022.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini menilai pengawasan ketat dibutuhkan mengingat harga minyak goreng sejauh ini belum mengalami perubahan signifikan. Dia masih menemukan harga minyak goreng curah dan kemasan yang harganya jauh di atas HET.

"Setiap saya kunjungan ke daerah, saya selalu menyempatkan untuk mengecek harga komoditas pangan di pasar. Dan sampai sekarang, baik pedagang maupun pembeli masih mengeluhkan harga minyak goreng yang masih mahal," ucap dia.

Larangan ekspor sawit dan minyak goreng resmi dicabut dengan pertimbangan pasokan minyak goreng di pasaran sudah terus bertambah. Namun, hingga hari ini harga minyak goreng curah masih dijual antara Rp18.000-Rp19.000 per kilogram (kg) dan minyak goreng kemasan 2 liter masih dijual seperti hari-hari sebelumnya di kisaran Rp45.000-Rp52.000.

Penerapan subsidi yang tidak merata dilaporkan menjadi salah satu penyebab tidak sesuainya harga minyak goreng dengan ketentuan HET. "Langkah strategis harus dilakukan pemerintah pusat dengan menggandeng seluruh pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan di seluruh wilayah, termasuk mengenai pemerataan subsidi minyak goreng,” tegas Puan.

Baca: Pemerintah Diminta Tetap Fokus Benahi Masalah Minyak Goreng

Mantan Menko PMK itu menyebut kesejahteraan para petani sawit serta tenaga kerja di industri sawit tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, stabilitas harga pangan juga penting untuk terus dijaga.

"Apalagi, minyak goreng memang menjadi salah satu bahan pangan pendukung untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah," ucap dia.

Puan meminta pemerintah memberi perhatian lebih saat harga minyak goreng berangsur menurun. Dia mengingatkan jangan sampai kembali terjadi aksi pemborongan minyak seperti beberapa waktu lalu.

"Stabilitas pasokan minyak goreng di pasar mesti diperhatikan agar tidak terjadi aksi borong minyak goreng saat turun harganya," ucap Puan.

Tak hanya itu, antisipasi kelangkaan minyak goreng ketika harga turun perlu dilakukan sejak dini. Puan mendorong pemerintah menyosialisasi dan melakukan operasi pasar secara terus menerus untuk mencegah aksi pemborongan atau penyelundupan yang berdampak terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran.

"Kelangkaan minyak goreng bisa berimbas pada tidak stabilnya harga. Tentu ini sangat merugikan masyarakat, khususnya rakyat kecil. Jangan sampai kita kembali memutar roda yang sama. Minyak langka karena ulah segelintir pihak yang ingin ambil keuntungan lebih, lalu berdampak pada naiknya harga. Pada akhirnya masalah ini jadi pengulangan terus menerus," kata Puan.

Pemerintah diminta mengevaluasi secara berkala atas kebijakan pencabutan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Menurut Puan, pembukaan keran ekspor CPO dan turunannya harus diuji keberhasilannya.

"Kalau ternyata masalah minyak goreng belum juga bisa diselesaikan, harus dipertimbangkan kembali penerapan kebijakan tegas yang berdampak positif pada stabilitas harga minyak goreng," tegas Puan.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id