DPR Terbelah Terkait Penyelenggaraan Pilkada Selanjutnya

    Anggi Tondi Martaon - 28 Januari 2021 04:37 WIB
    DPR Terbelah Terkait Penyelenggaraan Pilkada Selanjutnya
    Ilustrasi DPR. Medcom.id



    Jakarta: DPR terbelah menyikapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) selanjutnya. Posisi fraksi yang mendukung dan menolak penyelenggaraan kontestasi kepala daerah pada 2024 sama besar atau 50:50.

    Pihak yang menolak pilkada serentak selanjutnya dilaksanakan pada 2024, yaitu NasDem, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Golkar.




    Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menyampaikan pihaknya ingin penyelenggaraan pilkada selanjutnya dinormalisasi. Penyelenggaraan pilkada di 272 daerah mesti tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023.

    Salah satu alasannya, agar beban tidak berat. Sebab, pada 2024 juga dilaksanakan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

    "Bagaimana mungkin misalnya partai ketika berusaha ikut kontestasi di Pileg dan Pilpres dalam waktu bersamaan dia harus memikirkan rekrutmen kepala daerah, menyiapkan dan sebagainya. Ini secara teknis pasti kita akan punya problem," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021.

    Sedangkan, Demokrat beralasan tidak ingin masyarakat mengabaikan pilkada. Masyarakat diyakini terfokus pada pilpres.

    "Meskipun berbeda bulan. Bagaimanapun, pilpres memiliki daya magnet yang luar biasa," kata Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Januari 2021.

    Sementara itu, fraksi di DPR yang kukuh agenda pilkada serentak selanjutnya pada 2024, yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Partai-partai itu tidak ingin merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pilkada. Sebab, payung hukum Undang-Undanh Pilkada belum diimplementasikan.

    “Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan. Bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Januari 2021.

    Gerindra belum menentukan sikap

    Fraksi Gerindra menjadi kunci penentu pelaksanaan pilkada serentak selanjutnya dilaksanakan pada 2024 atau kembali normal pada 2022 dan 2023. Partai pemilik suara terbanyak kedua pada Pileg 20219 itu belum menentukan sikap.

    Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya masih melakukan kajian. Keputusan tepat bakal diambil dari hasil kajian itu.

    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id