Penghapusan Santunan Kematian Covid-19 Dinilai Tak Sesuai Pancasila

    Anggi Tondi Martaon - 23 Februari 2021 14:55 WIB
    Penghapusan Santunan Kematian Covid-19 Dinilai Tak Sesuai Pancasila
    Ilustrasi Medcom.id.
    Jakarta: Penghapusan santunan kematian akibat covid-19 dinilai tak sesuai dengan Pancasila. Pemerintah mencabut santunan kematian akibat covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Kementerian Sosial (Kemensos) Nomor 150/3/2/BS.01.02/02/2021.

    "Penghapusan itu tak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis, 23 Februari 2021.

    Selain tidak sesuai dengan Pancasila, kata Hidayat, SE tersebut tak sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah wajib menyediakan santunan bagi korban bencana.

    SE tersebut juga dianggap melanggar keputusan bersama Kementerian Sosial dengan Komisi VIII DPR. Kedua belah pihak sepakat menyediakan anggaran santunan bagi korban jiwa covid-19.

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu cukup menyayangkan keputusan Kemensos tersebut. Padahal, anggaran santunan yang dibutuhkan tidak terlalu besar.

    "Dalam setahun pandemi hanya dibutuhkan Rp518 miliar untuk santunan korban covid-19 atau hanya sebesar 0,07 persen dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 yang jumlahnya naik jadi Rp 688,23 Triliun," ucap dia.

    Baca: Negara di Dunia Diminta Gotong Royong Menghadapi Dampak Pandemi

    Wakil Ketua MPR itu menduga santunan kematian covid-19 ditiadakan karena ada pemangkasan anggaran. Adapun jumlah anggaran Kemensos pada 2021 sebanyak Rp110 triliun, atau berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp128,9 triliun.

    Di sisi lain, dia tak yakin peniadaan santunan korban jiwa covid-19 karena anggaran terbatas. Sebab, anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik dari Rp579,78 triliun pada 2020 menjadi Rp 688,3 triliun pada tahun ini.

    "Apalagi realisasi anggaran tersebut pada tahun 2020 hanya 83,4 persen," kata dia.

    Hidayat menyebut pengurangan anggaran bantuan sosial ini bisa menjadi citra buruk bagi pemerintah. Yakni, melemahnya komitmen negara kepada korban covid-19.

    Dia mengatakan kebijakan ini sangat meresahkan masyarakat. Dia meminta agar kebijakan itu dicabut.

    "Kalau bisa menambah anggarannya tentu bagus karena jumlah yang terdampak memang makin banyak, atau minimal sama dengan tahun yang lalu, jangan malah dikurangi apalagi dihapus," ujar dia.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id