comscore

PKB Desak Penerapan Automatic Stabilizer dalam APBN 2023

Juven Martua Sitompul - 25 Mei 2022 00:59 WIB
PKB Desak Penerapan <i>Automatic Stabilizer</i> dalam APBN 2023
Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (Foto:Fraksipkb.com)
Jakarta: Fraksi PKB di DPR mendorong penerapan automatic stabilizer dalam penyusunan kebijakan fiskal Tahun 2023. Sebab, pandemi covid-19 melahirkan berbagai dampak distortif yang membutuhkan fleksibilitas pengelolaan keuangan negara.

“Fraksi PKB mendesak pemerintah tetap menyediakan fiscal buffer yang memadai dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal dengan penerapan automatic stabilizer yang bisa diimplementasikan secara cepat dan akuntabel dalam perumusan kebijakan fiskal 2023," kata Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di sela Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi tentang penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun 2023, di Kompleks Parlemen, Selasa, 24 Mei 2022.
Baca: UU HKPD Dinilai Efektif Perbaiki Belanja Pusat dan Daerah

Menurut Cucun, langkah ini untuk memastikan negara tidak kebingungan jika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat baik akibat pandemi atau faktor lain. Cucun menjelaskan situasi pandemi covid-19 dalam dua tahun terakhir memberikan pelajaran besar bagi bangsa dalam pengelolaan keuangan negara.

Berbagai dampak distortif pandemi membutuhkan ketahanan anggaran untuk mengantisipasinya. Sehingga, ke depan situasi serupa harus diantisipasi mengingat saat ini muncul banyak wabah di berbagai belahan dunia seperti hepatitis misterius maupun cacar monyet.

"Penerapan automatic stabilizer akan membuat pengelolaan fiskal kita lebih fleksibel sehingga anggaran negara bisa dengan cepat dialokasikan untuk meminimalkan dampak distortif dari situasi pandemi,” kata dia.

Dalam kebijakan fiskal 2023, kata Cucun, pemerintah harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui implementasi reformasi perpajakan Tahun 2023 dengan didukung pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan langkah tersebut maka akan mendorong kebijakan penerimaan perpajakan berjalan efektif sehingga terjadi penguatan konsolidasi fiskal.

"Pemerintah harus bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui strategi mendorong kepatuhan sukarela, memperkuat sistem pengawasan pemungutan perpajakan, dan memberikan kepastian hukum perpajakan,” kata Cucun.

Terkait belanja pembayaran bunga utang, Fraksi PKB meminta pemerintah menekan pertumbuhan pembiayaan utang negara. Salah satunya, dengan meningkatkan efisiensi dan pengendalian tingkat risiko melalui pemilihan komposisi utang ke depan yang lebih baik.

"Efisiensi pembayaran bunga utang ini lebih baik dilakukan melalui pemenuhan pembiayaan utang dari dalam negeri yang juga ditujukan untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik dengan penguatan ekosistem pasar keuangan,” kata dia.

Legislator asal Jawa Barat ini menegaskan Fraksi PKB mendesak pemerintah memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari APBN. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan pesantren yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

"Pesantren wajib diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional, sehingga harus mendapat porsi anggaran yang jelas dari belanja pemerintah pusat maupun dari transfer ke daerah, baik untuk peningkatan kompetensi maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas,” tegas dia.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id