comscore

PKS Desak RUU PPRT Disahkan Sebagai Inisiatif DPR

Anggi Tondi Martaon - 12 Januari 2022 11:12 WIB
PKS Desak RUU PPRT Disahkan Sebagai Inisiatif DPR
Ilustrasi Kompleks Parlemen Senayan. Medcom.id/Githa Farahdina
Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan sebagai usul inisiatif DPR. Bakal beleid tersebut telah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg).

"RUU PPRT ini sangat mendesak untuk segera disahkan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani melalui keterangan tertulis, Rabu, 12 Januari 2022.

 



Anggota Komisi IX DPR itu menegaskan negara harus mengakui kehadiran PRT sebagai sebuah profesi resmi. Sehingga, dibutuhkan payung hukum yang konkret mengatur perlindungan profesi itu.

Jika sudah disahkan, bakal regulasi itu bakal menjadi landasan pekerja dan pemberi kerja melakukan kerja sama lebih baik. Kemudian, mencegah pekerja mengalami kekerasan dan ketidakadilan serta memberikan pelindungan bagi PRT selama bekerja.

Baca: Rachmat Gobel Perjuangkan Pengesahan RUU Perlindungan PRT

Netty mengatakan RUU PPRT menjadi payung hukum saat pekerja dan pemberi kerja bermasalah. Banyak dari para pemberi kerja yang melakukan kontrak kerja langsung dengan PRT tanpa ada standarisasi hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan. 

"Apalagi kekerasan terhadap para PRT masih terus terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, kehadiran payung hukum bagi PRT semakin mendesak," ungkap dia.

Netty menyampaikan pembahasan RUU PPRT sudah dimulai sejak 2004 atau sekitar 18 tahun lalu. Namun, statusnya masih juga belum jelas hingga kini. 

Dia menyayangkan proses pembahasan RUU PPRT yang tak menentu. Di sisi lain, DPR cenderung cepat dalam membahas rancangan peraturan saat ini.

"Jangan salahkan jika masyarakat dan PRT bertanya-tanya kenapa sampai sekarang RUU ini belum bisa juga disahkan. Padahal ada RUU yang pembahasannya bisa secepat kilat seperti RUU Cipta Kerja," ujar dia.

RUU PPRT merupakan salah satu rancangan aturan yang masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Bakal beleid tersebut telah melalui proses harmonisasi semenjak 1 Juli 2020. 

Hasilnya sudah diserahkan ke pimpinan dewan untuk dibawa ke paripurna dan disahkan menjadi usul inisiatif DPR. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum juga dilakukan. 

(ADN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id