comscore

Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor

Putra Ananda - 29 Mei 2022 11:17 WIB
Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor
Ilustrasi. Media Indonesia.
Jakarta: Anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau kembali aturan penunjukan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Penunjukan penjabat kepala daerah harus sesuai koridor.

"Kemendagri tak bisa sembarangan menempatkan anggota TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah. Aturannya sudah sangat jelas," kata Hasanuddin dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 29 Mei 2022.
Ia menjelaskan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa anggota TNI bisa menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan TNI yang aktif. Dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 15/PUU-XX/2022 serta 67/PUU-XX/2022 juga mengamanatkan Kemendagri tidak bisa sembarangan menempatkan prajurit aktif sebagai penjabat.

Sebelum ada putusan MK, kata dia, aturan tersebut dikecualikan untuk prajurit aktif yang bertugas di koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

"Memang dalam praktiknya ada prajurit TNI yang ditempatkan di luar organisasi induk atau di kementerian tertentu, tapi yang bersangkutan sudah alih status. Misalnya ada seorang mayor jenderal ditempatkan sebagai dirjen, yang bersangkutan kemudian alih status sebagai PNS dengan jabatan eselon I misalnya," jelas dia.

Baca: Pengamat: Butuh Aturan Tegas untuk TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

Penunjukan Pj sejatinya dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang masa pemerintahannya habis pada 2022 dan 2023 sebagai masa transisi ke Pilkada Serentak 2024. Komisi II DPR segera melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penunjukan Pj yang telah dilakukan.

"Kepada Pak Mendagri kita akan minta klarifikasi, penjelasan, terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan diambil oleh beliau," ungkap Anggota Komisi II dari Fraksi Partai PAN Guspardi Gaus.
 
 

Guspardi menilai anggota TNI maupun Polri aktif perlu melakukan pengunduran diri atau pengalihan status dari kedinasan sebelum mengisi kekosongan kepemimpinan daerah sebagai Pj. Langkah ini penting agar tak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Kalau memang terbukti orang yang ditunjuk itu berstatus TNI/Polri tentu dia harus mengundurkan diri dari jabatannya atau dia ditarik lagi atau dibatalkan penunjukan dia sebagai PJ bupati atau wali kota yang bersangkutan," jelas Guspardi.

Ia menilai keputusan Mendagri bukan hanya tidak sesuai dengan aturan MK, tapi bertentangan dengan tujuan reformasi dan mengakibatkan cacat hukum. Salah satu tujuan reformasi ialah mengembalikan fungsi TNI/Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Bahwa jabatan bupati, wali kota itu jabatan politis," tutur Guspardi.

Baca: Perwira Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat Pertanyakan Pertahanan Nasional

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai Mendagri tidak mengikuti putusan MK karena telah melantik Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai pejabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat. Ini membuktikan bahwa kepatuhan penyelenggaran negara terhadap putusan MK sangat lemah.

"Saya melihat dalam konteks kepatuhan kepada putusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggara negara kita itu lemah sekali," kata Feri.

MK telah mengeluarkan sejumlah panduan dalam proses penunjukan Pj dari kalangan TNI/Polri. Salah satunya, penunjukan prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjabat kepala daerah, kecuali sudah pensiun dan mengundurkan diri.

Feri mengatakan MK memang berbeda dengan Pengadilan Negeri yang keputusannya dapat dieksekusi oleh Jaksa dan polisi. Namun, menurutnya, kepatuhan terhadap putusan MK adalah sebuah kepastian. Dalam arti sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi.

"Tanpa itu (kepatuhan) putusan MK bisa dikatakan tidak ada nyawanya,” kata dia.

(AGA)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id