comscore

Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor

Putra Ananda - 29 Mei 2022 11:17 WIB
Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor
Ilustrasi. Media Indonesia.

Guspardi menilai anggota TNI maupun Polri aktif perlu melakukan pengunduran diri atau pengalihan status dari kedinasan sebelum mengisi kekosongan kepemimpinan daerah sebagai Pj. Langkah ini penting agar tak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Kalau memang terbukti orang yang ditunjuk itu berstatus TNI/Polri tentu dia harus mengundurkan diri dari jabatannya atau dia ditarik lagi atau dibatalkan penunjukan dia sebagai PJ bupati atau wali kota yang bersangkutan," jelas Guspardi.
Ia menilai keputusan Mendagri bukan hanya tidak sesuai dengan aturan MK, tapi bertentangan dengan tujuan reformasi dan mengakibatkan cacat hukum. Salah satu tujuan reformasi ialah mengembalikan fungsi TNI/Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Bahwa jabatan bupati, wali kota itu jabatan politis," tutur Guspardi.

Baca: Perwira Aktif Jadi Pj Kepala Daerah, Pengamat Pertanyakan Pertahanan Nasional

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari menilai Mendagri tidak mengikuti putusan MK karena telah melantik Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin sebagai pejabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat. Ini membuktikan bahwa kepatuhan penyelenggaran negara terhadap putusan MK sangat lemah.

"Saya melihat dalam konteks kepatuhan kepada putusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggara negara kita itu lemah sekali," kata Feri.

MK telah mengeluarkan sejumlah panduan dalam proses penunjukan Pj dari kalangan TNI/Polri. Salah satunya, penunjukan prajurit TNI dan anggota Polri aktif tidak boleh menjabat kepala daerah, kecuali sudah pensiun dan mengundurkan diri.

Feri mengatakan MK memang berbeda dengan Pengadilan Negeri yang keputusannya dapat dieksekusi oleh Jaksa dan polisi. Namun, menurutnya, kepatuhan terhadap putusan MK adalah sebuah kepastian. Dalam arti sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi.

"Tanpa itu (kepatuhan) putusan MK bisa dikatakan tidak ada nyawanya,” kata dia.

(AGA)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id