comscore

Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor

Putra Ananda - 29 Mei 2022 11:17 WIB
Penunjukan Penjabat Harus Dilakukan Sesuai Koridor
Ilustrasi. Media Indonesia.
Jakarta: Anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) Tb Hasanuddin meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau kembali aturan penunjukan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah. Penunjukan penjabat kepala daerah harus sesuai koridor.

"Kemendagri tak bisa sembarangan menempatkan anggota TNI aktif menjadi penjabat kepala daerah. Aturannya sudah sangat jelas," kata Hasanuddin dikutip dari Media Indonesia, Minggu, 29 Mei 2022.
Ia menjelaskan Pasal 47 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa anggota TNI bisa menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan TNI yang aktif. Dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 15/PUU-XX/2022 serta 67/PUU-XX/2022 juga mengamanatkan Kemendagri tidak bisa sembarangan menempatkan prajurit aktif sebagai penjabat.

Sebelum ada putusan MK, kata dia, aturan tersebut dikecualikan untuk prajurit aktif yang bertugas di koordinator bidang politik dan keamanan negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

"Memang dalam praktiknya ada prajurit TNI yang ditempatkan di luar organisasi induk atau di kementerian tertentu, tapi yang bersangkutan sudah alih status. Misalnya ada seorang mayor jenderal ditempatkan sebagai dirjen, yang bersangkutan kemudian alih status sebagai PNS dengan jabatan eselon I misalnya," jelas dia.

Baca: Pengamat: Butuh Aturan Tegas untuk TNI/Polri Aktif Jadi Pj Kepala Daerah

Penunjukan Pj sejatinya dilakukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang masa pemerintahannya habis pada 2022 dan 2023 sebagai masa transisi ke Pilkada Serentak 2024. Komisi II DPR segera melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Mendagri Tito Karnavian untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penunjukan Pj yang telah dilakukan.

"Kepada Pak Mendagri kita akan minta klarifikasi, penjelasan, terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan diambil oleh beliau," ungkap Anggota Komisi II dari Fraksi Partai PAN Guspardi Gaus.
 







Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id