Gaji Puluhan Juta Direktur Pelaksana Kartu Prakerja Dipertanyakan

    Kautsar Widya Prabowo - 27 Juli 2020 14:13 WIB
    Gaji Puluhan Juta Direktur Pelaksana Kartu Prakerja Dipertanyakan
    Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay. Medcom/Theofilus Ifan Sucipto
    Jakarta: Gaji yang diterima Direktur Eksekutif Pelaksana Kartu Prakerja sebesar Rp77,5 juta per bulan jadi pertanyaan. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.

    "Sudah dicantumkan di perpres seperti sekarang, pasti ada saja orang yang akan bertanya dan mempertanyakannya," ujar Anggota Komisi IX Saleh Daulay melalui keterangan tertulis, Senin, 27 Juli 2020.

    Menurut dia, masyarakat saat ini lebih membutuhkan kejelasan atas carut-marut kebijakan Kartu Prakerja yang diklaim dapat menyelamatkan pekerja akibat pandemi covid-19. Pemerintah juga dinilai seharusnya fokus pada pemanfaatan kartu prakerja agar dapat dirasakan masyarakat luas. Tidak melulu pada pelatihan yang sifatnya prosedural.

    "Harus mampu menjawab tantangan dunia kerja di Indonesia. Termasuk menangani pengangguran dan makin meningkatnya PHK (pemutusan hubungan kerja)," jelasnya.

    Baca: Direktur Eksekutif Kartu Prakerja Digaji Rp77,5 Juta

    Presiden Joko Widodo sudah meneken Perpres Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Pada Pasal 1 Perpres Nomor 81 Tahun 2020 disebutkan direktur eksekutif, dan direktur pelaksana Kartu Prakerja berhak mendapatkan hak keuangan, fasilitas biaya perjalanan dinas, dan fasilitas jaminan sosial. Pada Pasal 2 ayat 2 dijelaskan hak keuangan yang akan diperoleh.

    "Direktur eksekutif sebesar Rp 77,5 juta, Direktur operasional Rp62 juta, dan direktur teknologi Rp58 juta," bunyi Pasal 2 ayat 2 Perpres Nomor 81 Tahun 2020.

    Direktur kemitraan, komunikasi, dan pengembangan ekosistem, mendapatkan Rp54,25 juta. Direktur pemantauan dan evaluasi serta direktur hukum, umum, dan keuangan masing-masing menerima Rp47 juta.

    "Besaran hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat bersih atau netto setelah dipotong pajak," tulis Perpres Nomor 81 Tahun 2020 tersebut.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id