DPR Pertimbangkan Studi Banding Bahas Omnibus Law

    Whisnu Mardiansyah - 26 Januari 2020 16:06 WIB
    DPR Pertimbangkan Studi Banding Bahas Omnibus Law
    Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo.Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
    Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR mempertimbangkan studi banding ke luar negeri terkait penerapan omnibus law. Omnibus law lazim digunakan di negara-negara menganut sistem common law, sementara Indonesia menganut sistem civil law.

    "Kita lihat perkembangannya. Kalau diperlukan kita lakukan. Kalau tidak diperlukan ya tidak perlu," kata anggota Baleg DPR Firman Soebagyo dalam diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' Crosscheck Medcom.id di Coffee Roaster Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Januari 2020.

    Politikus Golkar itu menjelaskan skema omnibus law di Indonesia sama kedudukannya dengan undang-undang lain. Dengan pengecualian, bisa menganulir pasal-pasal tertentu tanpa menghapus undang-undang itu sendiri.

    "Jadi hanya menganulir atau merevisi pasal-pasal menghambat masalah pertumbuhan, pasal masalah iklim investasi, dan ketenagkerjaan kita atur itu," jelas dia. 

    Firman menuturkan omnibus law berbeda dengan undang-undang induk. Seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai undang-undang induk hukum pidana.

    "Dan undang-undang pasal kita revisi atau kita cabut itu undang-undang tetap berjalan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran," kata dia. 

    Sebanyak empat omnibus law masuk Prolegnas 2020. Keempatnya, RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Keamanan Laut.

    Omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja masih menjadi pro kontra sejumlah pihak. Kelompok buruh menilai aturan lebih menguntungkan korporasi. Di sisi lain, kelompok pengusaha menilai aturan bisa berdampak positif bagi perekonomian karena memperluas lapangan kerja.

    RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi.



    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id