Kementerian ESDM Dinilai Ikut Bertanggung Jawab Atas Pemadaman Listrik

    Whisnu Mardiansyah - 08 Agustus 2019 14:58 WIB
    Kementerian ESDM Dinilai Ikut Bertanggung Jawab Atas Pemadaman Listrik
    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan. Foto: Intan/Medcom.id
    Jakarta: Peristiwa pemadaman listrik dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga harus bertanggung jawab lantaran membiarkan pohon sengon tumbuh hingga menyebabkan jaringan listrik terganggu. 

    "Mereka kan (ESDM) menangani soal-soal teknis, juga melakukan koordinasi teknis dengan PLN," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019. 

    Menurut Bara, hal teknis seperti pohon sengon seharusnya bisa diantisipasi. Pohon itu jangan dibiarkan tumbuh, hingga menyentuh kabel transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) hanya karena terganjal dengan regulasi.

    "Secara logika kan akan tumbuh terus, kalau aturannya untuk mengompensasi sekaligus menebang juga tidak masuk akal. Jadi ini saya lihat ada masalah koordinasi di antara pihak PLN dan Kementrian ESDM," ujar dia. 

    Menurut Bara, pemadaman tak akan terjadi bila PLN dan Kementerian ESDM saling berkoordinasi. Dia menjamin suplai listrik akan aman bila koordinasi baik.

    "Ini kesalahan fatal dan sepele yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau memang manajemen PLN itu bersikap responsif dan proaktif," pungkas dia. 

    Baca: Sengon 1 Triliun Harus Jadi Monumen

    Sebelumnya, mantan Direktur Utama PLN Dahlan Iskan bersuara mengenai pohon sengon. Ya, pohon yang telah membuat geger masyarakat Indonesia karena menjadi 'tersangka' padamnya listrik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan sebagian Jawa Tengah (Jateng).

    Dalam tulisannya bertajuk "Sengon 1 Triliun", Dahlan bercerita mengenai sebuah pohon menjadi penyebab listrik seluruh Jakarta padam. Kelihatannya memang sepele, namun Dahlan 'membela' jika pohon sengon tidak bersalah.

    Dia pun menjelaskan di sepanjang jalur SUTET tidak boleh ada tanaman tinggi. Dalam istilah listrik sempadan itu disebut Right of Way (ROW). Dahlan menjelaskan, zaman dahulu ada yang berpatroli untuk mengecek ini. Bertugas mengawasi ROW apakah mulai ada gejala pohon yang mengganggu.

    "Pertanyaannya: apakah anggaran patroli masih ada? Atau manajemen patrolinya yang lemah? Atau patroli sudah dilakukan, laporan sudah dibuat, tapi tidak ada anggaran penebangan pohon? Sesederhana itu. Tapi ada juga unsur nasib," ujar dia.



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id