Anggaran KNKT Terbatas

    Whisnu Mardiansyah - 27 November 2019 18:18 WIB
    Anggaran KNKT Terbatas
    Ilustrasi- Komite Nasional Keselamatan Transportasi. AFP/Bay Ismoyo.
    Jakarta: Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merasa anggaran yang dialokasikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sangat terbatas. Perubahan menjadi badan independen membuat KNKT mendapatkan alokasi anggaran langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    "Terkait dengan pembiayaan dana keuangannya pada Pasal 48 Perpres Nomor 2 Tahun 2012 Tentang KNKT di sana menyebutkan tugas KNKT dan tugas sekretariat dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Kementerian Perhubungan," kata Humas KNKT Indrianto kepada Medcom.id, Rabu, 27 November 2019.

    Indrianto mengamini keterbatasan anggaran menjadi kendala utama KNKT. Biaya operasional investigasi kecelakaan meningkat setiap tahun. Menurutnya, dana yang dianggarkan buat KNKT tak cukup membiayai seluruh kegiatan investigasi. 

    "Jadi terkait dengan investigasi memang cukup meningkat terutama untuk kecelakaan angkutan jalan dan angkutan pelayaran. Dan investigasi tidak hanya satu kali. Juga untuk mengambil data-data itu memang membutuhkan alokasi pembiayaan yang cukup banyak," terang Indri.

    KNKT juga melakukan pemantauan selama investigasi. Setelah selesai, hasil rekomendasi juga harus diberikan kepada pihak terkait.

    Indrianto memerinci KNKT menerima Rp45 miliar setiap tahun. Ia menilai anggaran itu kecil karena mencakup beban belanja pegawai, biaya operasional, dan gaji investigator.

    "Operasional KNKT itu sendiri selama ini memang kebutuhannya cukup banyak untuk melakukan investigasi," pungkas Indrianto. 

    Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah Presiden Joko Widodo. KNKT bertanggung jawab kepada Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

    Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2012, KNKT bertugas menginvestigasi kecelakaan transportasi dan mengeluarkan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan tranportasi kepada pihak terkait. KNKT juga bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden berdasarkan hasil investigasi. Rekomendasi itu bertujuan mewujudkan keselamatan transportasi.

    Meski berada di bawah presiden, anggaran KNKT 'dititipkan' di bawah Kementerian Perhubungan.
    Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono ingin lembaganya berubah menjadi badan keselamatan nasional. Pernyataan itu disampaikan Soerjanto dalam rapat bersama Komisi V DPR, Senayan, Senin, 25 November 2019.

    Selama menginvestigasi kecelakaan, KNKT tak pernah menyalahkan, tak pernah mengadili, dan tak pernah berpihak. KNKT fokus membongkar penyebab kecelakaan. Soerjanto yakin prinsip ini dibutuhkan mencari tahu penyebab kecelakaan di sektor konstruksi dan industri.

    Konsep badan keselamatan nasional ini sudah diterapkan beberapa negara. Ia mencontohkan Dutch Safety Board di Belanda. Badan Keamanan Belanda itu menginvestigasi kecelakaan di tiga sektor tersebut.



    (DRI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id