KPU Tak Lagi Menerapkan Pakta Integritas Partai

    Whisnu Mardiansyah - 18 Desember 2019 17:10 WIB
    KPU Tak Lagi Menerapkan Pakta Integritas Partai
    Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: Medcom.id/Fachri.
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak akan lagi menerapkan pakta integritas kepada partai politik agar tidak mencalonkan eks koruptor sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif. Penerapan pakta integritas itu dinilai sudah tak lagi relevan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Menurut saya putusan MK itu harus dilaksanakan KPU, sehingga pakta integritas itu sudah tidak relevan lagi," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan kepada Medcom.id, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. 

    Pakta integritas diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019. Aturan ini tak sejalan dengan putusan MK yang membolehkan eks koruptor maju dalam pemilu setelah lima tahun selesai menjalani hukuman penjara. Sehingga, KPU akan merevisi pasal yang mengatur soal pakta integritas tersebut. 

    Namun, KPU tetap mengimbau partai politik selektif dalam mengusung calon kepala daerah. Partai politik diharapkan dapat mencalonkan kepala daerah dengan rekam sejak yang sudah teruji dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

    "Hanya (KPU akan melakukan) mekanisme lain seperti pengumuman ke publik tetap akan dilaksanakan," terang Wahyu.  

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. MK memutus mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan ikut pemilihan kepala daerah (pilkada) setelah lima tahun lepas menjalani pidana pokok.

    Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang mencantumkan syarat ikut pilkada, awalnya berbunyi, 'tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana'. 

    MK memutus mengubah syarat dalam pasal tersebut. Pertama, napi eks koruptor mengikuti pilkada lima tahun setelah bebas dari hukuman. Kedua, sang calon kepala daerah harus membuka jati dirinya sebagai mantan narapidana. Ketiga, calon tersebut bukan napi yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang.

    Isi lengkap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada menjadi: 

    (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; 

    (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan 

    (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id