Bawaslu Ajak KPU Dorong Revisi UU Pilkada

    Cahya Mulyana - 29 September 2019 13:49 WIB
    Bawaslu Ajak KPU Dorong Revisi UU Pilkada
    Ketua Bawaslu RI Abhan--Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
    Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak Komisi Pemilihan Umum (KPU) satu suara mendorong DPR untuk merevisi terbatas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, atau UU Pilkada. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan larangan bagi mantan koruptor harus tercantum dalam norma khusus pada UU Pilkada.

    "Bawaslu-KPU harus suarakan bersama pentingnya revisi UU Nomor 10 Tahun 2016, terutama larangan menyangkut eks napi koruptor yang harus diatur," kata Abhan dalam keterangan resmi, Minggu, 29 September 2019.

    Menurut dia, larangan bagi mantan ini menjadi perhatian serius Bawaslu. Revisi ini membuat dasar hukum untuk pelarangan menjadi sangat kuat, dan memberikan jaminan kepastian hukum yang tak bisa ditawar.

    Bercermin dari kejadian Pemilu 2019, lanjut dia, ada dinamika antara Bawaslu dan KPU. Karena secara normatif tidak ada larangan eks napi koruptor yang di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, tapi KPU mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan napi koruptor.

    "Karena tidak diatur di UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lalu kemudian terbit PKPU dan digugat. Imbasnya Bawaslu dianggap tidak sejalan dengan KPU. Jadi dalam persoalan larangan mantan napi koruptor memang harus diatur supaya KPU tidak melahirkan aturan lagi dilarangnya mantan napi koruptor untuk ikut dalam kontestasi pilkada yang ujung-ujungnya digugat ke MA," jelas dia.

    Pada 1 Oktober 2019, wajah baru akan menghiasi DPR. Abhan merasa tidak mudah untuk bisa cepat mendapatkan respons dari anggota DPR yang baru terkait revisi UU Pilkada. Abhan berharap dapat dukungan dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu.

    "Sebentar lagi akan ada pergantian wajah di DPR. Mungkin saja yang mengurusi UU 10 2016 banyak wajah baru. Tapi kita tetap optimis dorongan untuk revisi UU Pilkada ini diterima oleh DPR," ujar dia.

    Abhan menilai Pilkada 2020 masih dirumitkan oleh UU Pilkada yang mengaturnya. Terutama menyangkut lembaga Bawaslu kabupaten/kota yang masih sementara, padahal sudah berubah menjadi permanen pasca diatur dalam UU 7 Tahun 2017.

    Atas perbedaan kewenangan dan nomenklatur untuk Bawaslu kabupaten/kota yang diatur dua UU tersebut, saat ini sedang berlangsung proses judisial review yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). 



    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id