Anggota Dewan Minta tak Ada Perdebatan Beban Anggaran ASN

    Renatha Swasty - 25 Januari 2017 05:07 WIB
    Anggota Dewan Minta tak Ada Perdebatan Beban Anggaran ASN
    Gedung DPR RI. (MI/Susanto)



    medcom.id, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI mengesahkan revisi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai inisiatif usulan DPR. Usai ketok palu, selanjutnya revisi bakal dibahas dalam badan legislasi.

    Sebelum pengesahan, sebanyak 10 fraksi menyerahkan pandangan dalam berbentuk tertulis. Nantinya hal-hal dalam pandangan itu yang bakal dibahas lebih jauh.






    Salah satu yang ditunggu-tunggu dalam revisi itu adalah soal pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS. Sebab, sampai hari ini masih ada 440.000 pegawai honorer yang belum diangkat, di mana 60 persen adalah guru di pelosok.

    "Fraksi Golkar mendorong adanya pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi PNS," kata Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

    Hal senada juga disampaikan politikus PDI P, Rieke Diah Pitaloka. Dia meminta supaya semua pihak membantu revisi ini berjalan baik dan lancar sehingga nasib tenaga honorer menjadi jelas.

    Rieke memahami, diangkatnya tenaga honorer menjadi PNS bakal membuat pengeluaran lebih buat negara. Tapi dia menegaskan, itu tak masalah asal diberikan pada mereka yang bekerja di garda terdepan Indonesia.

    "Jika harus mengeluarkan Rp23 triliun (Rp23 triliun untuk membayar tenaga honorer yang diangkat PNS) artinya hanya 1 persen dari APBN. Tak masalah diberikan kepada mereka, guru, perawat di garda terdepan untuk menjalankan program pemerintah. Masa satu persen saja untuk menjalankan program pemerintah tidak mau. Saya mohon dukungan, marilah kita melanjutkan ini," tandas Rieke.

    Anshori Siregar punya pandangan yang sama. Dia bilang, selama untuk rakyat seharusnya tidak perlu dipusingkan beban anggaran.

    Dari pada mengeluarkan uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Lebih baik memberikan pada mereka yang memang seharusnya mendapatkan.

    "Mereka kan rakyat, kalau uang untuk mereka tidak apa, kan mengurangi pengangguran juga. Ini daripada, Rp200 triliun untuk BUMN itu, ada duit itu, jadi jangan ada alasan, jadi tidak masuk diakal saya enggak ada duit. Ada kok duit-duit yang dihambur-hamburkan, dimubazirkan, jadi ya kita berpihak kepada rakyat," tegas dia.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id