Syarat Agar Pemegang Suket Tetap Bisa Memilih

    Whisnu Mardiansyah - 27 November 2019 04:19 WIB
    Syarat Agar Pemegang Suket Tetap Bisa Memilih
    Ilustrasi: Medcom.id
    Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pemilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 bisa menggunakan surat keterangan (Suket). Namun, dengan catatan pemegang suket sudah merekam data diri KTP-el.

    "Jadi orang sudah merekam kemudian belum ada blangko KTP-nya jadi dia dikeluarkan surat keterangan oleh Dukcapil dan yang mengeluarkan hanya boleh Dukcapil," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting kepada Medcom.id, Selasa, 26 November 2019.

    Evi menegaskan surat keterangan hanya bisa dikeluarkan Oleg Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten/kota setempat. Suket tidak sah dikeluarkan oleh tingkat kelurahan atau kecamatan setempat.

    "Apakah dari Kelurahan atau Kecamatan bisa tidak bisa karena yang dimaksud itu surat keterangan adalah perekaman KTP-el," jelas Evi.

    Di sisi lain, Evi menambahkan hasil uji publik PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tidak banyak perubahan signifikan terkait hasil pemutakhiran data. KPU bersandar pada data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2019 lalu.

    "Dengan disinkronkan yang DP4 akan diberikan lagi oleh pemerintah daerah baru itu sinkronisasi kemudian dicoklit," pungkasnya.

    KPU sebelumnya menggelar uji publik terhadap dua Peraturan KPU (PKPU) sebagai regulasi dasar Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020.

    Dua PKPU itu adalah PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah, serta perubahan PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah.

    "Untuk PKPU tentang tahapan, sebetulnya kami sangat berharap ini sudah bisa diundangkan, karena kebutuhan mengumumkan tahapan secepatnya," kata Arief.

    Dalam uji publik kemarin, tidak ada lagi tanggapan terkait perubahan poin-poin di PKPU. Naskah tersebut segera mungkin akan dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

    "Kami hari ini langsung mengirimkan ke Kemenkumham untuk bisa diundangkan," ucap Arief. 



    (EKO)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id