comscore

MPR Sepakat Amendemen UUD untuk Mengakomodasi PPHN Tak Dilakukan Periode Sekarang

Anggi Tondi Martaon - 07 Juli 2022 17:26 WIB
MPR Sepakat Amendemen UUD untuk Mengakomodasi PPHN Tak Dilakukan Periode Sekarang
Ilustrasi Medcom.id.
Jakarta: Pimpinan MPR menerima laporan Badan Pengkajian terkait pertimbangan amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Hasilnya, amendemen UUD 1945 tak akan dilakukan pada periode ini.

"Saat ini sulit untuk kita realisasikan. Itu jadi keputusan pimpinan MPR dengan diterimanya laporan badan pengkajian," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan alasan MPR tak ingin memaksakan mengamendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN. Yakni menghindari anggapan agenda terselubung untuk menambah masa jabatan presiden.

"Selama ini dicurigai ditungangi dan lain-lain dan seterusnya perubahan (masa) jabatan presiden," kata dia.

MPR tetap berupaya mencari jalan keluar lain untuk menghadirkan PPHN. Sebab, PPHN dinilai tidak tepat diatur melalui undang-undang (UU).

MPR pun berencana mengkaji hal itu melalui konvensi ketatanegaraan. Kegiatan tersebut akan diselenggarakan panitia ad hoc yang diisi masing-masing fraksi di MPR.

Pembentukan panitia ad hoc dilakukan pada 21 Juli 2022. Panitia itu akan disahkan dalam Sidang Tahunan 2022 pada 16 Agustus 2022.

"Kita menganggap perlu dibentuk panitia ad hoc MPR yang akan melakukan pembahasan hal-hal yang dimaksud untuk kemudian diambil keputusan dalam sidang MPR," ujar dia.
 

Baca: Bamsoet Klaim Amendemen Sulit Disusupi 'Penumpang Gelap'


Sementara itu, Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat bersyukur pimpinan salah satu lembaga tinggi negara itu menerima laporan yang diberikan pihaknya. Ditegaskan, amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN pada periode ini sudah tutup buku.

"Jadi sudah tertutup supaya tidak ada spekulasi, tidak ada macam-macam anggapan, saling mencurigai sesama kita," kata Djarot.

Eks Wakil Gubernur Jakarta itu juga menyepakati pembentukan tim ad hoc mendalami upaya menghadirkan PPHN di luar amendemen UUD 1945. Hasil kajian mengakomodasi PPHN sudah diserahkan ke pimpinan MPR.

"Materinya sudah kami sampaikan secara resmi pada pimpinan," ujar dia.

(JMS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id