Pegawai KPK Resmi Berganti Status Jadi ASN

    Fachri Audhia Hafiez - 09 Agustus 2020 08:17 WIB
    Pegawai KPK Resmi Berganti Status Jadi ASN
    Presiden Joko Widodo. ANT/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang alih fungsi status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai Lembaga Antirasuah beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN).

    Ketentuan itu termaktub dalam PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Aturan yang terdiri atas 12 Pasal itu ditandatangani Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020.

    "Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," bunyi PP tersebut dikutip Medcom.id, Minggu, 9 Agustus 2020.

    Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas, dan moral yang baik.

    (Baca: Pegawai KPK Emoh Jadi ASN)

    PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.

    Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

    "Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11.

    Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK. Pasal 1 ayat (6) menyebut, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara".

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id