Pembubaran KASN Bertolak Belakang dengan Nawa Cita

    Cahya Mulyana - 22 Maret 2017 13:25 WIB
    Pembubaran KASN Bertolak Belakang dengan Nawa Cita
    PNS DKI Jakarta. Antara Foto/Zabur Karuru



    medcom.id, Jakarta: Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sejalan dengan janji Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan pelayanan, integritas, dan profesionalitas aparatur sipil negara. Upaya pengebirian kewenangan komisi itu dinilai bertolak belakang dengan nawa cita.

    "Perubahan Pasal 7 sampai 42 dalam Revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN akan melemahkan kewenangan KASN. Upaya itu sangat jelas bertentangan dengan nawa cita Presiden Jokowi yang berjanji ingin mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas, dan pelayanan ASN supaya negara hadir di tengah masyarakat," kata peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gurnadi Ridwan dalam diskusi di Jakarta, Rabu 22 Maret 2017.






    Menurutnya, revisi UU ASN yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPR pada 24 Januari, dapat membumihanguskan harapan peningkatan pelayan masyarakat, birokrat yang profesional, serta bebas kolusi dan nepotisme. Mimpi itu sudah lama diidam-idamkan untuk segera terwujud meskipun sudah menjadi keharusan.

    Maka upaya pelemahan sampai niat untuk mengubur KASN adalah langkah munudur. Tindakan yang mencegah hak masyarakat dipenuhi para pemangku kewajiban.

    "Padahal KASN selama perjalanannya sudah mampu menunjukkan kinerjanya dalam mendorong perbaikan tata kelola aparatur sipil yang baik. Meskpiun KASN kantornya hanya satu, tapi sudah dipercaya masyarakat terbukti dengan menerima 555 laporan pada 2016 dan tiap tahun terus meningkat," papar Gurnadi.

    Ia menjelaskan, keterbatasan SDM dan kewenangan KASN tidak menjadi hambatan dan mampu ditutupi dengan kilauan kinerjanya. Dari 555 laporan tersebut sudah ditangani 406 laporan dan sisanya masih proses penuntasan.

    "Bayangkan 74 orang saja sudah mampu menunjukkan kinerjanya, akan lebih nyata lagi kalau pasukannya ditambah dan berada disemua wilayah seperti Ombudsman," katanya.

    Tetapi ketika bangsa ini yang direpresentasikan melalui suara DPR dan pemerintah menyepakati KASN dikebumikan, lanjut dia, itu artinya setuju mengembalikan rezim kolusi dan nepotisme. Nantinya, pengisian jabatan hanya didasarkan suka atau tidak suka, kinerjanya hanya untuk menyenangkan atasan, pelayanan masyarakat diabaikan, serta kebangkitan kembali patronase di birokrasi.

    "KASN sudah mampu mendorong penguatan dan pengawasan sistem merit, pengisian jabatan dan kinerja ASN. Meski demikian masih ada temuan jualan jabatan seperti contoh di Kabupaten Klaten, apalagi kalau lembaga itu tidak ada," tegas Gurnadi.

    Gunardi yang tergabung dalam koalisi reformasi birokrasi mendesak pemerintah dan DPR memperkuat kewenangan dan eksistensi KASN, dan menolak upaya pengebirian melalui revisi UU ASN. "Pelemahan fungsi pengawasan sistem merit akan membuka gerbang kasus korupsi dan transaksional pengisian jabatan," katanya.

    Pelemahan bahkan membubarkan KASN dapat menjadi preseden buruk bagi komitmen nawa cita pemerintah, memperburuk kualitas pelayanan masyarakat, dan membangkitkan patronase politik di birokrasi.

    "Sayangnya kinerja cemerlang KASN selama ini banyak yang merasa terganggu dan kekecewaan itu terakumulasi lewat pengebirian keweangan dan upaya membubarkannya," jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, peneliti Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Rohidin Sudarno menambahkan, penguatan kelembagaan KASN mutlak, selain menolak wacana yang digulirkan lewat revisi UU ASN. Ketika lembaga independen pengawas ASN itu dibubarkan maka dampaknya akan sangat besar terhadap sistem merit.

    Keberadaan KASN, kata dia, penting untuk memastikan kualitas sistem merit dan pelayanan masyarakat. "Kalau masih ada kekurangan kinerja KASN jangan langsung ingin meruntuhkan rumahnya, tapi harus diperbaiki dan dikuatkan," tegasnya.

    Menurut peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Boedi Rheza, koalisi reformasi birokrasi menolak keras upaya pelemahan atau pembubaran KASN. Pasalnya sikap tersebut bertolak belakang dengan sikap Presiden Jokowi.

    "Jangan jadikan alasan anggaran untuk membubarkan KASN. Harusnya KASN diperkuat SDM-nya, kewenangannya, dan dibuka kantor perwakilan di seluruh daerah," jelasnya.

    (TRK)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id