Komisi I Penasaran dengan Konsep Pertahanan Prabowo

    M Rodhi Aulia - 30 Oktober 2019 12:49 WIB
    Komisi I Penasaran dengan Konsep Pertahanan Prabowo
    Menhan Prabowo Subianto (kanan) dan Menhan 2014-2019 Ryamizard Ryacudu seusai menandatangani memo serah terima jabatan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Foto: MI/Adi Maulana Ibrahim
    Jakarta: Komisi I DPR siap bekerja sama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Namun, mereka ingin mendengarkan rancangan kebijakan yang dibawa Prabowo.

    "Saya ingin melihat konsep pertahanan yang ditawarkan kabinet ini," kata anggota Komisi I DPR Christina Aryani di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

    Menurut dia, peningkatan upaya pertahanan harus terus-menerus dilakukan. Proses ini tak boleh terlambat sedetik pun.

    "Kita tidak harus menunggu adanya ancaman nyata untuk meningkatkan pertahanan kita, terutama di daerah-daerah perbatasan," terang dia.

    Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kemlu diharap meningkatkan pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

    "Saya menerima banyak masukan masyarakat di LN (luar negeri) selama masa kampanye," ujar dia.

    Christina mendukung langkah Presiden Joko Widodo memberantas radikalisme. Pihaknya siap mendengar rencana Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi paham radikal. 

    Terkait perlindungan data pribadi dam penanggulangan hoaks, pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihaknya juga serius menyoroti kekerasan terhadap perempuan melalui media daring.

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditunjuk sebagai menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Prabowo dinilai memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan. Salah satunya, minimum essential force (kekuatan pokok minimum) atau penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
     
    "Kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan kita bisa punya efek getaran dan dihormati oleh negara lain," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid, Selasa, 29 Oktober 2019.
     
    Prabowo juga harus memperkuat industri pertahanan sehingga Indonesia mandiri dalam penyediaan alutsista. Selain itu, Prabowo diminta memperhatikan kesejahteraan prajurit.  Masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan. 

    "Termasuk perumahan (prajurit) dan lain-lain," ungkap politikus Golkar itu.





    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id