Pemerintah Belum Mempertimbangkan Perppu Pembatalan Omnibus Law

    Nur Azizah - 08 Oktober 2020 19:45 WIB
    Pemerintah Belum Mempertimbangkan Perppu Pembatalan Omnibus Law
    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. MI/Susanto
    Jakarta: Pemerintah belum mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, langkah itu bukan berarti aspirasi publik terkait omnibus law tidak didengar.

    "Aspirasi publik didengar, tentu saja dihargai tetapi opsi Perppu belum dipertimbangkan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Donny tak bisa memprediksi kebijakan pemerintah ke depan. Namun, dia memastikan pemerintah belum akan menerbitkan Perppu dalam waktu dekat ini.

    "Saya tidak tahu ke depan seperti apa, tapi sementara opsi itu belum jadi bahan pertimbangan," ujar dia.

    Pemerintah masih membuka jalur konstitusional untuk penolak UU Ciptaker. Termasuk dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Bagi yang keberatan silakan mengajukan judicial review ke MK, biar nanti MK yang memutuskan nanti pemerintah mengikutinya," ungkapnya.

    Baca: Mengapa Pengesahan UU Cipta Kerja Dipercepat? Simak Alasannya

    Donny mengatakan omnibus law sudah menjadi rumusan terbaik. Pembuatan UU itu disebut sudah melalui proses politik yang panjang.

    "Itu sudah melewati kekuatan politik yang ada di parlemen, juga di pemerintah untuk merumuskan yang terbaik," ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah sudah berusaha memuaskan semua kepentingan. Namun, tak semua bisa diakomodasi.

    "Ini tidak bisa menang semua, pasti harus ada yang mengalah, harus kepentingan dikurangi begitu. Saya kira wajar saja dalam demokrasi, tapi ini sudah kesepakatan yang paling maksimal yang bisa dicapai untuk kemashlahatan rakyat Indonesia," ujar dia.

    Sebanyak 2 juta buruh mogok kerja sejak Selasa, 6 Oktober hingga puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi ini buntut dari pengesahan UU Ciptaker. UU tersebut dinilai merugikan buruh. Salah satunya menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan menurunkan pesangon.

    (AZF)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id