comscore

Akhiri Polemik Pelantikan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Diminta Terbitkan Aturan Teknis

Juven Martua Sitompul - 24 Mei 2022 18:26 WIB
Akhiri Polemik Pelantikan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Diminta Terbitkan Aturan Teknis
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Penolakan beberapa gubernur untuk melantik penjabat bupati usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai hal wajar. Sebab, belum ada aturan teknis pemerintah pusat terkait mekanisme pemilihan penjabat (Pj) kepala daerah.

"Menurut kami ini bersumber dari ketiadaan regulasi teknis sebagaimana yang diamanatkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022.
Armand menilai sejauh ini pemerintah belum menjalankan putusan MK yang memandatkan pembentukan aturan teknis untuk pengisian penjabat kepala daerah. Dia mendorong pemerintah segera mengeluarkan regulasi tersebut.

"Apakah itu nanti permendagri atau lebih kuat lagi dalam peraturan pemerintah misalnya, tapi regulasi teknis itu harus ada," ucap Armand.

Baca: Mahfud MD: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Sudah Terbuka

Armand menyarankan pemerintah mengambil langkah persuasif untuk menyelesaikan polemik penolakan gubernur melantik penjabat bupati. Pemerintah pusat diminta mengambil langkah persuasif.

"Karena memang kalau mengambil langkah tegas yang menjadi pertanyaan, regulasi mana yang dirujuk," kata dia.

Armand khawatir jika masalah tersebut tidak segera diselesaikan akan menjadi contoh bagi gubernur lain. "Karena yang kita khawatirkan nanti ke depan, ini bisa diambil contoh oleh gubernur-gubernur yang lain," ucap dia.

Imbauan agar pemerintah selektif dalam memilih penjabat kepala daerah lebih dulu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Puan meminta pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

“Siapkan sarana yang memadai apabila masyarakat hendak memberi masukan dan lakukan penyaringan secara terukur dan terbebas dari kepentingan politik,” ujar Puan.

Puan berharap pemerintah cermat dalam proses penyaringan dan menetapkan penjabat kepala daerah sesuai kemampuan dan karakteristik daerah. Menurut dia, penting sekali bagi pemerintah menetapkan penjabat kepala daerah yang memahami kebutuhan sosial dan ekonomi di daerah yang akan dipimpinnya.

Hal senada diungkapkan peneliti senior BRIN Siti Zuhro. Dia mengatakan penolakan atas calon panjabat pilihan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah diprediksi sebelumnya.

“Jangan sampai resistensi dari satu dua daerah akan menjadi resistensi secara kolektif. Ini artinya daerah sudah mulai berontak terhadap pemerintah pusat yang dianggap semena-mena. Seolah menafikan bagaimana demokrasi partisipatoris yang telah dilalui oleh mereka dengan susah payah, lalu rekrutmen pejabat bertahun-tahun atas nama mereka saja,“ ujar Siti.

Pansel


Sementara itu, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengungkapkan pelantikan penjabat bisa dilakukan Mendagri ketika terjadi penolakan.

"Itu penyelesaiannya di dalam aturan-aturan di Kemendagri, UU, itu pelantikannya dapat dilakukan Mendagri. Artinya, supaya jangan ada kekosongan kekuasaan," ujar Djohermansyah.

Djohermansyah menyarankan agar dibuat panitia seleksi (pansel) tingkat provinsi atau pusat dengan melibatkan pihak independen, ahli, bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ini dilakukan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

"Supaya jangan terjadi lagi. Aturan main, regulasi dalam pengangkatan, penunjukan penjabat sebaiknya dilakukan secara terbuka, transparan, dan menggunakan prinsip demokrasi dalam konteks birokrasi," kata Djohermansyah.

Pansel itu akan merumuskan tiga nama yang dijaring lewat mekanisme lelang. Nama itu diumumkan pada publik dan juga dikonsultasikan pada pimpinan DPRD Provinsi untuk penjabat gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk bupati atau wali kota.

Kemudian, disediakan waktu jeda untuk publik bisa memberi masukan terkait nama-nama tersebut. Lalu, diserahkan pada penjabat yang berwenang untuk dipilih hal itu sesuai mandat Mahkamah Konstitusi.

"Sesuai dengan pertimbangan MK yang baik itu. Pertimbangan MK itu baik. Jangan dilecehkan," tegas dia.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id