comscore

Mahfud Tegaskan Rekomendasi Impor Kebutuhan Covid-19 Tak Sembarangan

Antara - 19 November 2021 04:11 WIB
Mahfud Tegaskan Rekomendasi Impor Kebutuhan Covid-19 Tak Sembarangan
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. MI/Susanto
Yogyakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tidak sembarangan memberikan rekomendasi impor barang kebutuhan penanganan covid-19. Khususnya rekomendasi kepada setiap pengusaha.

"Orang mau minta rekomendasi saya untuk impor karena katanya bebas pajak, saya selidiki dulu berapa jumlahnya dan berapa yang akan diberikan ke masyarakat," kata Mahfud saat menyampaikan pidato kunci dalam webinar bertajuk "Penanganan Pandemi Covid-19: Kontroversi Tes PCR-Bisnis atau Krisis" yang digelar Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis, 18 November 2021.
Mahfud menuturkan hal itu menyusul tudingan sejumlah pihak terkait ada pejabat negara terlibat bisnis tes PCR. Dia menjelaskan pelibatan pelaku usaha ikut membantu pengadaan berbagai kebutuhan barang untuk penanganan covid-19, termasuk alat kesehatan tidak terlepas dari program Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).

Masyarakat diminta terlibat memproduksi barang untuk penanganan covid-19. Termasuk pengusaha dibebaskan dari pajak impor bila ingin mengadakan obat-obatan atau alat kesehatan untuk membantu penanganan covid-19 di Tanah Air.

"Pada waktu itu ada krisis kepanikan yang luar biasa. Itulah sebabnya yang kemudian dalam keadaan horor seperti itu pemerintah mengeluarkan KCPEN karena pada waktu itu harus sejajar (penanganan kesehatan) dengan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.

Baca: Pemerintah Diminta Tidak Mengimpor Alat Kesehatan

Mahfud menyebut menyusul kebijakan itu, muncul berbagai industri masker di kalangan masyarakat. Di sisi lain, sejumlah perusahaan juga mulai mengimpor obat dari luar negeri untuk membantu penanganan covid-19.

"Kemudian muncul ya semacam tuduhan, wah ini bisnis pejabat dan sebagainya," tutur dia.

Dia menegaskan kebijakan itu ditempuh lantaran situasi mendesak karena persediaan berbagai barang untuk penanganan covid-19. Termasuk, kebutuhan masker sangat tinggi sementara ketersediaan minim.

"Saya ingatkan pada waktu itu kita semua sedang sangat panik sehingga ada seruan seperti itu siapa pun yang mau membuat pabrik dibebaskan, yang impor itu bahwa itu untuk membantu penanganan covid-19 (maka) bebas pajak," jelas dia.

Namun, dia tidak menampik ada oknum pengusaha hendak menyalahgunakan kelonggaran itu dengan meminta rekomendasi darinya.

"Sehingga banyak juga orang menyalahgunakan minta memo saya bahwa akan mendatangkan barang-barang ini dari luar negeri untuk bantuan covid-19. Padahal yang diimpor 10 juta yang dibantu (untuk masyarakat) cuma 100 biji, itu ada. Biasa saja di dunia perdagangan gelap yang seperti itu banyak," ujar Mahfud.

(REN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id