Alasan DPR Belum Bahas Pergantian RUU HIP saat Paripurna

    Anggi Tondi Martaon - 18 Juli 2020 13:35 WIB
    Alasan DPR Belum Bahas Pergantian RUU HIP saat Paripurna
    Penyerahan puluhan ribu masker gratis di Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat. Medcom.id/Christian
    Jakarta: Pemerintah memutuskan mengganti Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Namun, pergantian tersebut tak dibahas saat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV Tahun 2019-2020, pada Rabu, 16 Juli 2020.

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengungkap alasan tidak pergantian RUU HIP menjadi BPIP tak dibacakan. Dia menyebut agenda sidang paripurna telah ditetapkan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR sehingga pergantian RUU HIP tak bisa dibacakan.

    "(Rapat) Bamus sudah dilaksanakan, dan sudah menetapkan agendanya," kata Supratman dalam diskusi Smart FM yang dilakukan secata virtual di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2020.

    Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, pembahasan atau pencabutan RUU harus lewat mekanisme yang telah diatur. Di antaranya harus diputuskan melalui Bamus dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.

    Baca: RUU HIP Diganti Menjadi RUU BPIP pada Masa Sidang Selanjutnya

    Dia menyebutkan, penghentian pembahasan RUU HIP dan diganti dengan RUU BPIP berpotensi dilakukan pada masa sidang selanjutnya. Sebab, DPR tengah memasuki masa reses.

    "Apakah itu pencabutan ataupun memasukkan kembali dalam prolegnas dengan nomenklatur yang baru itu akan dilakukan pada masa sidang akan datang," ungkap dia.

    Selain itu, Supratman menyampaikan polemik pergantian RUU HIP menjadi BPIP pertama kali dalam sejarah pembentukan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah menyerahkan Surat Presiden (Supres) ke DPR sekaligus mengajukan draf RUU yang baru, yaitu BPIP.

    Menyikapi polemik ini, dia menyebutkan jalan keluar terbaik yaitu menghentikan dan mencabut RUU HIP. Lalu, pemerintah atau DPR mengusulkan RUU yang baru untuk dibahas.

    "Bentuk RUU yang baru akan tentu mekanismenya harus dilalui dalam penyusunan program legislasi nasional dari awal," ujar dia.

    (SUR)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id