Istana Jamin Pasal Kontroversial Tak Termaktub di RUU BPIP

    Fachri Audhia Hafiez - 16 Juli 2020 18:06 WIB
    Istana Jamin Pasal Kontroversial Tak Termaktub di RUU BPIP
    Ilustrasi Garuda Pancasila. Antara/Irfan Anshori
    Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diusulkan pemerintah ke DPR dipastikan bakal memuat konsep baru. Beleid itu dipastikan berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

    "Beda, yang penting dalam RUU BPIP ini pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP tidak ada lagi. Selain itu TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme itu dijadikan landasan pertimbangan," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.

    Donny menjelaskan RUU BPIP mengatur tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi BPIP. Selain itu, BPIP penting diajukan karena merupakan lembaga strategis yang bekerja untuk menyosialisasikan, mendiseminasikan, dan mengedukasi Pancasila.

    "Sehingga kita tidak lagi nanti ada ideologi, pikiran, prinsip-prinsip lain yang menggantikan Pancasila," ujar Donny.

    Baca: Pembahasan RUU BPIP Tunggu Masukan Publik

    Pemerintah menyerahkan konsep RUU BPIP ke DPR. Konsep ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada Ketua DPR Puan Maharani.

    Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkuham) Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

    "Undang-Undang ini menyatakan kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila," ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Rumusan Pancasila yang terdiri atas lima poin juga dicantumkan dalam pembukaan konsep RUU tersebut. "Kami cantumkan di dalam Bab 1 Pasal 1 Butir 1 bahwa Pancasila itu adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Mahfud.

    (JMS)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id