RUU PKS Resmi 'Terpental' dari Prolegnas 2020

    Theofilus Ifan Sucipto - 02 Juli 2020 12:24 WIB
    RUU PKS Resmi 'Terpental' dari Prolegnas 2020
    Ilustrasi DPR. Medcom.id
    Jakarta: Sebanyak 16 rancangan undang-undang (RUU) resmi dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Salah satunya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

    “Menyetujui untuk menyepakati mengurangi 16 RUU dari prolegnas prioritas tahun 2020. Setuju?” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam rapat di ruang Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Juli 2020.

    “Setuju,” ujar seluruh peserta rapat termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Alirman Sori.

    RUU yang ditarik, yakni RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan RUU Penyiaran oleh Komisi I yang membidangi pertahanan dan informasi. RUU Perlindungan Data Pribadi dipertahankan.

    Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan agraria menarik RUU Pertanahan. Pembahasan aturan ini menunggu pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).
     
    Komisi IV yang membidangi pangan dan lingkungan menarik dua rancangan aturan yang tengah dibahas dari Prolegnas 2020 dan dipindahkan ke 2021. Yakni, RUU Kehutanan dan RUU Perikanan.
     
    (Baca: Komisi VIII Sebut RUU PKS Bukan Usulan Utama Prolegnas Prioritas 2020)

    Komisi V yang membidangi transportasi mencabut RUU Jalan dari Prolegnas 2020. Namun, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Barang tetap dilanjutkan karena kadung berjalan.
     
    Komisi VI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha menggeser RUU Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ke Prolegnas 2021. Sementara itu, RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap dipertahankan.
     
    Komisi VIII yang membidangi sosial dan agama mengusulkan RUU PKS dicabut dari Prolegnas 2020. Sementara itu, RUU Penanggulangan Bencana dipertahankan.

    Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan menarik satu RUU, yakni RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).
     
    Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan mencabut RUU Pramuka dari Prolegnas 2020 dan dimasukkan pada Prolegnas 2021. Sementara itu, RUU Sistem Keolahragaan Nasional dipertahankan.
     
    Komisi XI yang membidangi keuangan mencabut satu RUU, yaitu soal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Selain itu, ada lima RUU yang dicabut berdasarkan keputusan anggota. RUU tersebut soal Pendidikan Kedokteran, Kefarmasian, dan Sistem Kesehatan Nasional.

    “Serta RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial dan RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional,” terang Supratman.

    Meski demikian, Supratman berjanji ke-16 RUU itu bakal dimasukkan dalam prolegnas selanjutnya. “Kita lanjutkan di prioritas yang akan datang,” ucap politikus Gerindra itu.

    (Baca: RUU PKS Jamin Keadilan Hukum dan Pemulihan Korban)

    (REN)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id