Haluan Negara Tak Harus GBHN

    Faisal Abdalla - 15 Agustus 2019 07:40 WIB
    Haluan Negara Tak Harus GBHN
    Diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' - Medcom.id/Faisal Abdalla.
    Jakarta: Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai tak ada urgensi menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Indonesia sudah memiliki format haluan negara yang lebih partisipatif daripada GBHN. 

    "Kalau bicara haluan negara kan tidak harus GBHN. Kita punya yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)," kata Bivitri dalam diskusi 'Amendemen Konstitusi: Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa' di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.

    Bivitri menilai haluan negara dalam bentuk RPJP justru lebih partisipatif ketimbang GBHN. Pasalnya, RPJP disusun bersama-sama antara Presiden (eksekutif) bersama DPR (legislatif). Sementara GBHN murni wewenang MPR. 

    Dari segi isi, RPJP dinilai memiliki rencana pembangunan lebih konkret karena memuat target dan indikator keberhasilan. Sementara GBHN, menurut Bivitri, memiliki bahasa yang mengawang. 

    Dia menyebut rencana pembangunan saat ini tak bisa disusun berdasarkan faktor ideologis semata. Rencana pembangunan harus didasarkan pada kajian dan riset ilmiah (evidence based). 

    (Baca juga: GBHN Dicurigai Jadi Alat 'Menyetir' Presiden)

    "Dari segi proses, model RPJP dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dengan segala kekuranganya, tetap lebih partisipatif, karena ada Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Tentu masih banyak kritik, tetapi paling tidak dalam penyusunan RPJP ada proses di bawah juga. Sementara yang namanya GBHN betul-betul MPR saja," jelas Bivitri. 

    Bivitri mengaku heran masih banyak politisi memiliki 'romantisme' dengan GBHN. Dia mengingatkan pada masa Orde Baru kestabilan politik dan pembangunan bukan hanya disebabkan oleh penerapan GBHN semata, melainkan faktor pemimpin otoriter. 

    "Jadi kalau kita punya ilusi GBHN akan menyelesaikan segala masalah di negara ini, menurut saya itu pemikiran yang keliru," ujar Bivitri. 

    PDI Perjuangan getol menyuarakan amendemen terbatas UUD 1945. Salah satu tujuannya menghidupkan kembali GBHN. Usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali pada Sabtu, 10 Agustus 2019. 




    (REN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id