RUU Pemasyarakatan Tak Tepat Dibahas saat Pandemi

    Fachri Audhia Hafiez - 17 Mei 2020 15:21 WIB
    RUU Pemasyarakatan Tak Tepat Dibahas saat Pandemi
    Peneliti Divisi Hukum ICW, Kurnia Ramadhana. MI/Susanto
    Jakarta: Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemasyarakatan dinilai tak tepat dibahas di tengah pandemi virus korona (covid-19). Mestinya, legislator lebih fokus membahas legislasi berkaitan dengan isu kesehatan.

    "DPR itu mengeluarkan legislasi-legislasi yang berkaitan dengan isu kesehatan yang berkaitan untuk menyelesaikan untuk mempercepat covid-19 ini di Indonesia," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual bertajuk 'Urgensi RUU Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19', Minggu, 17 Mei 2020.

    RUU Pemasyarakatan diyakini menghapus detail Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP tersebut progresif dalam membatasi atau memberikan syarat-syarat khusus bagi narapidana. Salah satu yang disoroti ialah narapidana korupsi.

    "Lebih banyak permasalahannya, daripada menawarkan solusi yang jelas terkait dengan pemasyarakatan ataupun terkait dengan isu-isu pemberantasan korupsi. Justru ICW melihat RUU Pemasyarakatan ini lebih menguntungkan pelaku korupsi," ucap Kurnia.

    Komisi III DPR yang membahas RUU ini juga dinilai tidak memahami isi rancangan aturan itu. Kurnia mencontohkan anggota panitia kerja (Panja) DPR RUU Pemasyarakatan Muslim Ayub menyebut hak cuti bersyarat narapidana dibolehkan untuk berpelesiran namun dengan syarat-syarat tertentu.

    Baca: Pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tunggu Situasi Kondusif

    Namun dibantah oleh anggota komisi III lainnya, Arsul Sani. Cuti bersyarat disebut bukan berarti napi lantas bebas berjalan-jalan.

    "Ini kan berarti anggota DPR komisi III tidak memahami dari RUU Pemasyarakatan. Sangat terlihat ini apa ya prosesnya serampangan dan juga tidak sosialisasi antar anggota DPR saja mereka tidak clear," ucap Kurnia.

    Sebelumnya, DPR dan pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan RUU KUHP dan Pemasyarakatan. "Kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

    Komisi III berjanji menyelesaikan pembahasan dalam sepekan. Setelah disepakati di tingkat komisi, RKHUP akan dibawa ke paripurna untuk disahkan.



    (SUR)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id