Birokrasi Indonesia Disebut Lebih Mudah Ketimbang India

    Achmad Zulfikar Fazli - 05 Maret 2019 14:14 WIB
    Birokrasi Indonesia Disebut Lebih Mudah Ketimbang India
    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato saat penutupan Tanwir Muhammadiyah di Balai Semarak Bengkulu, Bengkulu. (Foto: ANTARA/David Muharmansyah)
    Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut sistem birokrasi di Indonesia lebih mudah dari India. Pasalnya, sistem birokrasi di Tanah Air tak dipengaruhi afiliasi politik.

    "Saya pernah mengalami dalam bisnis susahnya berdagang dengan India. Menteri (India) setuju, kadang dirjennya kurang setuju karena beda partai," ujar JK di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

    Selain itu, perubahan teknologi juga memengaruhi kecepatan birokrasi. Sebab, semua harus mengikuti perubahan itu.

    "Dengan teknlogi semua banyak berubah. Yang paling simpel saja hampir di kantor, (juru) ketik, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi operator telepon, semua orang langsung point to point," ucap dia.

    JK mengakui sistem birokrasi di Indonesia memang agak lambat kendati tak serumit di India. Penyebabnya tak lain karena pemangku kepentingan tak ingin grasah-grusuh dalam mengeluarkan kebijakan.

    Baca juga: Menpan: Birokrasi Indonesia Semakin Baik

    Dia mencontohkan Presiden tak pernah mengambil keputusan hanya atas pertimbangan pribadi, melainkan perlu pelibatan menteri dalam proses pengkajian. Setelah itu, menteri terkait meminta anak buahnya di jajaran eselon I atau II untuk meninjau kembali apakah kebijakan yang akan ditetapkan telah sesuai aturan atau sebaliknya.

    Bila sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pejabat yang memeriksa kemudian memberikan paraf. Baru setelah itu, draf kebijakan diserahkan kembali ke menteri dan presiden untuk diputuskan.

    "Itu proses birokrasi yang sering terjadi. Maka begitu penting apalagi dalam kondisi sekarang di mana hampir semua pejabat sangat hati-hati," ujar dia.

    Menurut Kalla lambannya proses birokrasi di Indonesia karena setiap pejabat begitu berhati-hati dalam mengkaji kebijakan agar tidak terjadi kesalahan. Hal itu dilakukan lantaran suatu saat akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    "Artinya terjadilah keadaan super hati-hati yang membutuhkan kelambatan," ucap dia.

    Baca juga: JK Pamer Upaya Pemerintah Mereformasi Birokrasi

    Terkait tanggung jawab terhadap setiap kesalahan dalam kebijakan yang dikeluarkan, Kalla mengakui memang sedikit membingungkan. Bukan tanpa alasan, suatu kebijakan tak hanya ditandatangani oleh Presiden, tapi juga oleh menteri dan pejabat eselon I dan II yang mengkaji itu.

    Namun, dia menekankan menteri pun harus berani bertanggung jawab bila ada kesalahan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Proses itu menjadi tanggung jawab risiko setiap menteri.

    "Kalau menteri enggak mau tanggung jawab ya jangan jadi menteri," kata dia.

    (MEL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id