Ujung Pembentukan Tim Kajian Harus pada Revisi UU ITE

    Anggi Tondi Martaon - 23 Februari 2021 12:49 WIB
    Ujung Pembentukan Tim Kajian Harus pada Revisi UU ITE
    Anggota Komisi III Fraksi PKB, Jazilul Fawaid. MI/Susanto



    Jakarta: Pemerintah membentuk tim kajian Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tim kajian tersebut diharapkan merekomendasikan revisi UU ITE.

    Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid meminta tim bekerja serius mengkaji permasalahan UU ITE. Kajian dan audit harus dilakukan untuk mengetahui penyimpangan ketentuan UU ITE.




    "Mana yang cenderung karet dan melenceng, misalnya kasus yang menjerat (aktivis) Jumhur dan kawan-kawan. Mengkritik disamakan dengan penyebaran kebencian," ujar Jazilul kepada Medcom.id, Selasa, 23 Februari 2021.

    Dia berharap pemerintah melibatkan pakar yang objektif dan profesional. Sehingga, tim tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

    "Agar dapat bekerja tepat waktu dan tepat sasaran sesuai harapan Presiden (Joko Widodo) dan masyarakat," ujar politikus PKB itu.

    Baca: Tim Kajian UU ITE Diminta Libatkan Publik

    Tim kajian UU ITE mulai bekerja pada 22 Februari 2021 sampai 22 Mei 2021. Tim itu terdiri atas beberapa bagian, yakni pengarah dan pelaksana.

    Pengarah bertugas memberikan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga. Sementara itu, tim pelaksana dibagi menjadi ketua, sekretaris, Sub Tim I, dan Sub Tim II.

    Tugas ketua dan sekretaris mengoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat yang berkaitan dengan UU ITE. "Mengoordinasikan penyusunan kajian hukum, mengkaji substansi sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan rasa ketidakadilan di masyarakat," isi surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 seperti dikutip Medcom.id, Senin, 22 Februari 2021.
     

    Susunan tim kajian UU ITE sebagai berikut:

    Pengarah:
    1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD
    2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly
    3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate
    4. Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin
    5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    Tim pelaksana:
    Ketua : Sugeng Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Kemenko Polhukam
    Sekretaris : Imam Marsudi, Staf Khusus Menko Polhukam
    Ketua Sub Tim I: Henri Subiakto, Staf Ahli bidang Hukum Kominfo
    Ketua Sub Tim II: Brigjen Pol Yan Fitri, Kepala Biro Sundokinfokum Divisi Hukum Mabes Polri.

    (AZF)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id