comscore

YLKI Minta Pemerintah Transparan Soal Penetapan Tarif Tes PCR

Atalya Puspa - 29 Oktober 2021 04:09 WIB
YLKI Minta Pemerintah Transparan Soal Penetapan Tarif Tes PCR
Ilustrasi tes swab/Medcom.id/Syaikhul Hadi
Jakarta: Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai penurunan tarif tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp275 ribu untuk pulau Jawa dan Rp300 ribu luar Jawa belum cukup. Pemerintah perlu membeberkan secara transparan mengenai rincian tarif tes PCR kepada masyarakat.

"Pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR tersebut. Berapa sesungguhnya struktur biaya PCR, dan berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar," kata Tulus saat dihubungi, Kamis, 28 Oktober 2021.
Tulus mengatakan pemerintah juga harus mengawasi penerapan tarif di lapangan. Sebab, lanjut Tulus, banyak provider yang menetapkan harga PCR di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan alasan PCR ekspress. Tarif yang dipatok bervariasi, mulai dari Rp650 ribu, Rp750 ribu, Rp900 ribu, hingga Rp1,5 juta.

"Selain itu, pemerintah harus menurunkan masa uji lab, yang semula 1×24 jam bisa diturunkan menjadi maksimal 1x12 jam guna menghindari pihak provider/lab, mengulur waktu hasil uji lab tersebut," ungkap Tulus.

Dia juga menyoroti rencana tes PCR untuk menggunakan moda transportasi umum. Menurut dia, rencana itu bisa diterapkan bila ada penurunan harga PCR yang signifikan. Misalnya, tes PCR menjadi Rp100 ribu.

"Sebab jika tarifnya masih Rp 300 ribu, mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif busnya itu sendiri?" tanya Tulus.

Baca: Pemprov DKI Segera Menurunkan Harga PCR Jadi Rp275 Ribu

YLKI juga mempertanyakan pengawasan pada pengguna kendaraan peribadi. Menurut dia, selama ini tak ada pengendalian kendaraan pribadi, seperti roda empat atau roda dua.

"Jika tak ada pengendalian yang konsisten dan setara, ini hal yang diskriminatif," tegas Tulus.

Tulus pun menyarankan tidak semua moda transportasi harus dikenakan PCR atau antigen. Sebab, itu akan menyulitkan dalam pengawasannya.

"Kembalikan tes PCR untuk keperluan dan ranah medis, karena toh sekarang sudah banyak warga yang divaksinasi," ujar Tulus.

(AZF)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id