Mendagri Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM Mikro, Begini Isinya

    Nur Azizah - 15 Juni 2021 12:44 WIB
    Mendagri Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM Mikro, Begini Isinya
    Mendagri Tito Karnavian. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto



    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Instruksi ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di 34 provinsi.

    "Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) yang menginstruksikan agar kebijakan PPKM berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan pos komando (posko) penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan," bunyi Inmendagri Nomor 13 Tahun 2021 seperti dikutip Medcom.id di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2021.

     



    Ada 18 instruksi terkait PPKM mikro kali ini. Salah satunya, kepala daerah diminta mengatur soal work from home (WFH). 

    "Untuk kabupaten/kota yang berada di zona kuning dan oranye diberlakukan WFH 50 persen dan work from office (WFO) 50 persen," bunyi instruksi kesembilan.

    Baca: Cegah Kembali Masuk Fase Genting, DKI Memperpanjang PPKM Mikro

    Kantor dan tempat kerja di zona merah wajib menerapkan WFH 75 persen dan WFO 25 persen. Pemerintah menekankan pegawai yang WFH maupun WFO harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat serta waktu kerja diatur bergantian.

    Kabupaten/kota yang berada di zona kuning dan oranye dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, kegiatan ini harus memperhatikan protokol kesehatan.

    "Sementara daerah di zona merah tetap melakukan pembelajaran secara daring," bunyi instruksi tersebut.

    Sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi, perbankan, hingga industri yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari diizinkan beroperasi penuh. Namun, perusahaan wajib mengatur jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan.

    Restoran dan mal dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen hingga pukul 21.00 WIB serta protokol kesehatan ketat. Fasilitas umum dapat dibuka dengan kapasitas maksimal 50 persen yang diatur pada peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

    "Kegiatan kontruksi diizinkan beroperasi 100 persen penuh," bunyi diktum kesembilan huruf d.

    Pemerintah juga memperbolehkan kegiatan seni, sosial, dan budaya dengan kapasitas maksimal 25 persen, serta penerapan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, kapasitas dan jam operasional transportasi umum diatur pemerintah daerah.

    Tempat ibadah di luar zona merah diizinkan buka dengan pembatasan kapasitas 50 persen dan protokol kesehatan ketat. Tempat ibadah di daerah zona merah akan dibatasi dengan mengoptimalkan ibadah di rumah.

    (OGI)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id